PRIORITAS, 27/19/26 (Jakarta): Saat ini ketegangan antara Indonesia dan Singapura meningkat di tengah persoalan kabut asap akibat kebakaran hutan serta pemangkasan pasokan gas alam dari Indonesia ke negara tetangga tersebut.
Lantas, di tengah situasi ini, Indonesia dijadwalkan menerima kunjungan Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan pada Selasa (27/10/26) ini.
Seperti dilansir dari Reuters, Kementerian Luar Negeri Indonesia menyampaikan rencana kunjungan tersebut. Tapi, pemerintah Singapura belum mengonfirmasi agenda itu.
Dijetahui, Indonesia memangkas pasokan gas melalui pipa ke Singapura sekitar 8 persen mulai Sabtu (24/10/26) lalu. Dan pemerintah RI menyatakan kebijakan tersebut bertujuan menjaga ketersediaan pasokan energi untuk kebutuhan domestik.
Dinilai tidak kooperatif?
Adapun angkah itu diambil beberapa hari setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengancam akan meninjau kembali kontrak ekspor dengan negara-negara yang dinilai tidak kooperatif dan tidak menghormati Indonesia.
Tapi Bahlil tidak menyebutkan negara yang dimaksud. Ia menegaskan pada Senin (26/10/26), pasokan gas yang tetap dikirim ke Singapura telah memenuhi batas minimum sesuai perjanjian kedua negara.
"Negara kita adalah negara yang menghormati kontrak dan aturan. Jadi, jangan mengajari Indonesia cara menghormati kontrak," ungkap Bahlil dalam konferensi pers yang membahas ekspor gas ke negara-negara yang disebutnya sebagai saudara.
Harapan PM Singapura
Sementara itu, Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong sebelumnya mengatakan pada Minggu (25/10/26) dirinya berharap seluruh pihak yang menandatangani kontrak memenuhi komitmen masing-masing.
Diketahui, Singapura mengandalkan gas alam untuk memenuhi hingga 95 persen kebutuhan listriknya. Kendati demikian, pengurangan pasokan dari Indonesia diperkirakan setara dengan kurang dari 2 persen kebutuhan gas harian negara tersebut.
Karhutla perburuk hubungan
Di samping persoalan pasokan gas, kebakaran hutan di Indonesia turut memperburuk hubungan dengan Singapura dan Malaysia. Adapun kebakaran yang berlangsung selama berbulan-bulan itu telah meningkatkan polusi udara dan gangguan pernapasan di dalam negeri. Juga kabut asap menyebar ke Singapura, Malaysia, dan Timor Leste.
Memang, Singapura belum secara langsung melayangkan kritik kepada pemerintah Indonesia terkait kabut asap tersebut dan telah menawarkan bantuan. Tapi, pemerintah Singapura mengirimkan pemberitahuan kepada sejumlah perusahaan Indonesia yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran.
Bahkan Menteri Senior Singapura, K Shanmugam menyampaikan kekecewaannya pekan lalu atas pernyataan seorang pejabat Indonesia yang menyebut hutan Indonesia menyediakan oksigen bagi Singapura dan Malaysia.
"Terus terang, pernyataan seperti itu tidak tepat ketika seluruh kawasan ini menderita akibat ulah perusahaan yang melanggar peraturan," ujar Shanmugam. "Masyarakat yang paling menderita justru warga Indonesia sendiri."
Lalu, di tengah ketegangan tersebut, investor negara Singapura, Temasek, dan dana kekayaan negara Government of Singapore Investment Corporation (GIC) juga membantah tuduhan mantan menteri perdagangan Indonesia yang menyebut keduanya menekan penyedia indeks global MSCI agar mempertimbangkan penurunan status pasar saham Indonesia menjadi standalone.
Hingga kini pemerintah Indonesia belum memberikan komentar mengenai tuduhan tersebut.
Dalam pada itu, seperti dilansir Beritasatu.com, diplomat senior Singapura, Bilahari Kausikan menilai pemangkasan pasokan gas sebagai upaya intimidasi yang tidak akan efektif.
"Kerugian yang ditanggung Indonesia akan jauh lebih lama terasa dibandingkan dampak sesaat yang mungkin kami rasakan," tulisnya melalui Facebook. (P-*/jr)
