PRIORITAS, 29/10/26 (Jakarta): Berbicara blak-blakan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin di Jakarta, Kamis (29/10/26), Ketua Dewan Penasihat Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hashim Djojohadikusumo memperingatkan nilai tukar rupiah berpotensi melemah hingga Rp21.000-Rp22.000 per dolar AS, jika persoalan pasar modal Indonesia terkait evaluasi Morgan Stanley Capital International (MSCI) tidak segera diselesaikan.
Selanjutnya, dengan nada lebih serius, Hashim menilai, keluarnya modal asing (capital outflow) dari pasar saham Indonesia dapat menekan nilai tukar rupiah dan meningkatkan beban pembayaran utang luar negeri.
"Saya mau terus terang saja, tapi ini masalah amat sangat serius. Jangan sampai rupiah jadi Rp21.000 atau Rp22.000 (per dolar AS). Ini mempunyai dampak politik yang luar biasa negatif,” kata Hashim mengingatkan lagi.
Hashim menyebut, risiko penurunan klasifikasi pasar saham Indonesia menjadi stand-alone market dapat mengurangi sumber pendanaan di pasar modal domestik apabila investor asing menarik investasinya.
“Kalau investasi luar negeri keluar dari bursa saham kita, rupiah bisa semakin lemah,” ujarnya lagi.
Lebih banyak rupiah untuk bayar utang
Akibat pelemahan rupiah, lanjut Hashim, juga berpotensi meningkatkan jumlah rupiah yang dibutuhkan untuk membayar kewajiban utang dalam valuta asing.
Ini karena nilai kurs rupiah anjlok.
Dengan kondisi tersebut dapat menambah tekanan terhadap perekonomian nasional apabila terjadi bersamaan dengan arus modal keluar dan gejolak pasar keuangan.
Soroti tata kelola pasar modal dan penggorengan harga saham
Kemudian, Hashim turut menyoroti praktik perdagangan saham yang tidak sehat, termasuk dugaan penggorengan harga saham.
Hashim menyebut, persoalan tersebut perlu ditangani untuk menjaga kepercayaan investor asing terhadap pasar modal Indonesia.
Juga Hashin menyinggung keterbatasan porsi saham yang beredar di publik (free float) dan rasio harga terhadap laba (price to earnings ratio/P/E) yang dinilainya tidak wajar.
Karenanya, Hashim meminta pelaku usaha, termasuk anggota Kadin, tidak terlibat praktik penggorengan saham. Namun sebaliknya, ia mendukung terciptanya perdagangan yang transparan serta sesuai ketentuan.
“Jangan sampai kawan-kawan Kadin juga ikut dengan praktik-praktik goreng-gorengan. Saya kira ini nanti yang jadi korban adalah 32.700.000 kawan-kawan kita, saudara-saudara kita,” kata Hashim menegaskan.
Saat ini, ia menyebut sekitar 32,7 juta warga Indonesia memiliki akun investasi saham berdasarkan data yang diterimanya dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Lalu Hashim juga mencontohkan penanganan persoalan pasar modal di Turki. Sehingga Hashim menilai penguatan pengawasan dan kepatuhan terhadap aturan diperlukan agar praktik perdagangan yang merugikan investor dapat dicegah di Indonesia.
Keputusan MSCI nanti akhir Juni 2027
Sebelumnya, MSCI pada 15 Oktober 2026 mengumumkan konsultasi atas usulan perubahan klasifikasi indeks Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market. MSCI menyatakan keputusan final akan diumumkan paling lambat akhir Juni 2027.
Pada pengumumannya itu, MSCI menyoroti persoalan transparansi struktur kepemilikan saham, dugaan perdagangan terkoordinasi, serta belum terlihatnya bukti perbaikan tata kelola dan penegakan aturan yang dinilai memadai.
Juga pihak MSCI menyatakan pembekuan perubahan tertentu terhadap sekuritas Indonesia dalam indeks MSCI tetap berlaku hingga pemberitahuan lebih lanjut.
Adapun evaluasi tersebut berkaitan dengan penilaian MSCI terhadap aksesibilitas dan kelayakan pasar saham Indonesia bagi investor institusional global.
Namun, usulan perubahan klasifikasi itu belum menjadi keputusan final.
Dapat penugasan Presiden memitigasi risiko berkaitan evaluasi MSCI
Selanjutnya, Hashim mengaku mendapat penugasan dari Presiden untuk membantu pemerintah memitigasi risiko yang berkaitan dengan evaluasi MSCI.
Seperti dilansir Kompas.TV, Antara dan CNN Indonesia, Hashim Djojohadikusumo menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap praktik perdagangan saham yang melanggar ketentuan agar kepercayaan investor tetap terjaga dan risiko terhadap pasar keuangan dapat dikendalikan. (P-*/jr)
