PRIORITAS, 30/8/26 (Jakarta): Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) resmi membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia untuk mengusut dugaan pelanggaran HAM yang berat dalam Peristiwa Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal sebagai “Peristiwa Kuda Tuli”.
Ketua Komnas HAM, Anis Hidayah, menjelaskan bahwa pembentukan tim ini merupakan langkah konkret untuk menindaklanjuti kasus kerusuhan berdarah yang terjadi di Gedung Kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta, serta kawasan sekitarnya, 30 tahun silam.
"Komnas HAM telah menetapkan untuk membentuk Tim Ad Hoc Penyelidikan Proyustisia Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 27 Juli 1996. Tim ini bekerja berdasarkan mandat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM," kata Anis dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (30/8/2026).
Legalitas dan dasar hukum pembentukan tim
Dijelaskan, pembentukan tim ini sejatinya telah disepakati dalam Sidang Paripurna Komnas HAM pada 5–6 Mei 2026 melalui Keputusan Sidang Paripurna Nomor 07/PS.00.04/V/2026.
Langkah tersebut kemudian diperkuat dengan penerbitan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 27 Tahun 2026.
Sebagai informasi, Peristiwa Kuda Tuli merupakan konflik berdarah yang dipicu oleh dualisme kepemimpinan di tubuh PDI saat itu.
Upaya pengambilalihan paksa kantor DPP PDI mengakibatkan sejumlah korban jiwa meninggal dunia, luka-luka, serta kerugian material yang besar akibat pembakaran ruko dan fasilitas kota Jakarta.
Kewenangan penuh tim Ad Hoc Proyustisia
Berdasarkan Pasal 18 dan Pasal 19 UU Nomor 26 Tahun 2000, tim penyelidik ini dibekali dengan sejumlah wewenang hukum yang kuat, antara lain melakukan penyelidikan, pemeriksaan lapangan, dan menerima pengaduan masyarakat, serta memanggil korban, saksi, maupun pihak yang diadukan.
Kewenangan lainnya adalah mengumpulkan keterangan, dokumen penting, dan barang bukti, serta melakukan penggeledahan, penyitaan, hingga menghadirkan saksi ahli atas perintah penyidik.
Dalam keterangan Komnas HAM, saat ini, proses penyelidikan telah berjalan ke beberapa tahapan krusial. Komnas HAM mengonfirmasi telah mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Proses Penyelidikan (SPDPP) secara resmi kepada Jaksa Agung.
"Tim telah menyusun rencana kegiatan penyelidikan, mengumpulkan data dan informasi dari berbagai media pada saat peristiwa terjadi, serta menerima kelompok-kelompok korban untuk menggali keterangan terkait Peristiwa 27 Juli 1996," ucap Anis Hidayah, sebagaimana dilansir dari Antara. (P-Ant/ht)
