PRIORITAS, 7/11/26 (Buntok, Kalteng): Ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem yang melanda wilayah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, mendorong pemangku kepentingan mengambil langkah taktis cepat. Masa status tanggap darurat bencana di daerah tersebut resmi diperpanjang selama 20 hari ke depan, terhitung sejak 4 November hingga 23 November 2026.
Perpanjangan ketiga status darurat ini ditetapkan menyusul eskalasi jumlah titik panas (hotspot) serta peningkatan kejadian kebakaran di lapangan berdasarkan laporan kekeringan di berbagai wilayah.
Keputusan krusial tersebut disepakati dalam Rapat Koordinasi Evaluasi yang berlangsung di Aula Sekretariat Daerah Kabupaten Barito Selatan, Buntok, Jumat (6/11/26).
Pertemuan lintas sektor ini dipimpin oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat Setda Barsel, Yoga Prasetianto Utomo, SSTP dengan notulen Edi Darmadi, S.Sos. Forum strategis ini sekaligus menganulir dan mencabut Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 100.3.3.2/248/2026 sebelumnya.
Di tengah transisi iklim yang masih rentan, penanganan di lapangan digenjot melalui kolaborasi lintas instansi, mulai dari penguatan posko terpadu, percepatan pembasahan lahan, hingga pengetatan pengawasan hulu ke hilir.
Solusi infrastruktur air dan kolam penampungan
Peserta rapat dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Barito Selatan, menyampaikan telah merealisasikan sejumlah infrastruktur pengendali air guna menunjang pasokan pemadaman darat sekaligus meringankan beban warga.
Dalam rapat tersebut, mewakili kepala dinas, Sekretaris PUPR Barsel, Hawinu B. Handen, S.T, mengungkapkan bahwa pihaknya telah memaksimalkan pembuatan sarana penampungan serta kanal air di zona rawan.
"Melalui UPT Workshop, kami sudah mengerahkan pembuatan kolam penampungan air untuk mendukung pemadaman karhutla. Selain itu, ada pembuatan saluran air di empat titik sepanjang wilayah Masimpun, Pendang, hingga Pararapak dengan ukuran bervariasi serta kedalaman dua hingga lima meter.
Kami juga telah menyalurkan ratusan ribu liter air bersih kepada warga dan berencana menambah pengadaan pompa air bekerjasama dengan TNI," jelas Hawinu.
Waspada titik kritis di tengah cuaca buatan
Sementara itu dari aparat keamanan mengingatkan, bahwa dinamika cuaca pada masa transisi ini menuntut kewaspadaan tinggi dari segenap elemen masyarakat.
Meski beberapa kali wilayah Barsel sempat diguyur hujan, fenomena tersebut diklaim mayoritas bersumber dari intervensi teknologi modifikasi cuaca.
Dandim 1012/Buntok, Letkol Inf. Muhammad Edi, menegaskan agar masyarakat tidak salah mengartikan kondisi basah sesaat sebagai tanda berakhirnya musim kemarau secara alami.
"Kami menyetujui perpanjangan status tanggap darurat ini. Perlu dipahami bahwa hujan yang turun belakangan ini dominan merupakan hasil Hujan Buatan (TMC), bukan murni hujan alami. Kami meminta para camat dan kepala desa mengedukasi warga agar tidak memanfaatkan momentum ini untuk membakar lahan.
Personel dan sarpras Kodim tetap disiagakan penuh dan tidak ditarik sampai kondisi benar-benar kondusif," ujar Muhammad Edi.
Dalam kesempatan itu, Dandim juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya anggota TNI saat menjalankan tugas kemanusiaan pemadaman karhutla di Seruyan dalam insiden beberapa hari lalu.
Sinergi Pengamanan dan Posko Terpadu
Komitmen serupa ditegaskan oleh jajaran kepolisian dalam mengawal kebijakan perpanjangan status darurat daerah ini. Dukungan penuh disiagakan melalui pengerahan personel gabungan yang beroperasi secara masif bersama unsur militer dan pemerintah daerah.
Wakapolres Barito Selatan, Kompol Fadholin yang hadir mewakili Kapolres Barsel AKBP Eko Mardianto, menyatakan kesiapan jajarannya dalam mengamankan mandat penanggulangan di lapangan.
"Polres Barito Selatan mendukung penuh keputusan rapat untuk memperpanjang status Tanggap Darurat Bencana Karhutla. Kami siap mengerahkan seluruh sumber daya, baik personel maupun sarana prasarana, secara bersinergi dengan TNI, Pemkab, BPBD, dan seluruh elemen masyarakat dalam penanggulangan karhutla ini," kata Fadholin.
Tumpuan anggaran dan kendali operasi
Untuk menopang seluruh operasional lapangan, pembiayaan penanganan darurat ini dalam berita acara kesepakatan tercantum, disokong langsung melalui pos Belanja Tidak Terduga (BTT) pada APBD Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2026 serta sumber pendanaan sah lainnya.
Pusat kendali komando dipusatkan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Barsel sebagai posko utama, yang kemudian disokong oleh aktivasi posko lapangan di setiap kecamatan guna memastikan respons cepat penanggulangan bencana di tingkat tapak.
Rangkaian kesepakatan ini turut melibatkan sinergi lintas instansi, mulai dari OPD di lingkup Pemkab Barsel, TNI, Polri, KPHL, KPHP, Manggala Agni, Tagana, MPA, Dewan Adat Dayak (DAD), Damang Kepala Adat (DKA), akademisi, relawan, dunia usaha, hingga instansi vertikal, dengan pendampingan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui BPB-PK.
Berita acara rapat koordinasi tersebut resmi disahkan di Buntok pada 6 November 2026. Dokumen krusial ini ditandatangani langsung oleh unsur pimpinan daerah, yakni Bupati Barito Selatan Eddy Raya Samsuri, Dandim 1012/Buntok Letkol Inf. Muhammad Edi, Kapolres Barito Selatan AKBP Eko Mardianto.
Selanjutnya, kepala Kejari Barito Selatan yang diwakili oleh Naufal Luthf Lazuardi, S.H., serta Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Barito Selatan Dr. Eko Hermansyah, bersama para kepala perangkat daerah, camat, dan pimpinan instansi vertikal terkait. (P-Ahmad Arbani)
