PRIORITAS, 05/11/2026 (Tilamuta, Boalemo): Masyarakat Suku Bajo di Desa Bajo Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Gorontalo, memperjuangkan hak kelola wilayah laut. Mereka ingin melindungi ruang hidup dan sumber penghidupan dari ancaman aktivitas pihak luar.
Aspirasi tersebut disampaikan melalui audiensi bersama Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Gorontalo, Rabu (4/11/2026).
Pertemuan itu melibatkan pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), kelompok nelayan, tokoh masyarakat, Karang Taruna, serta Jaringan Pengelolaan Sumber Daya Alam (Japesda).
Ketua Karang Taruna Desa Bajo Tilamuta, Iksan Mutalib, mengatakan kepastian hak kelola menjadi kebutuhan mendasar masyarakat.
Menurutnya, masyarakat Bajo memiliki hubungan erat dengan laut. Wilayah tersebut menjadi tempat tinggal, ruang aktivitas perikanan, sekaligus sumber penghidupan turun-temurun.
Karena itu, masyarakat menginginkan kepastian hukum agar dapat mengatur dan mengelola kawasan laut secara mandiri.
"Kami menekankan soal hak tenurial agar masyarakat secara mandiri bisa mengelola daerah mereka tanpa dibayangi industri yang akan masuk dan ancaman dari luar, karena mereka sudah punya hak kelola," kata Iksan, melansir Antara.
Khawatir Aktivitas Industri Mengancam Ruang Hidup
Masyarakat berharap pemerintah provinsi mengawal aspirasi tersebut melalui kebijakan yang memberikan kepastian pengelolaan wilayah.
Mereka menilai pembangunan kawasan pesisir harus memperhatikan keberadaan masyarakat lokal. Kepentingan investasi tidak boleh menghilangkan akses warga terhadap sumber daya laut.
Selain itu, masyarakat meminta kejelasan pengaturan zona tangkap nelayan. Pengaturan tersebut penting agar setiap kelompok nelayan memperoleh kepastian ruang aktivitas.
Masyarakat juga mengusulkan pemanfaatan pulau-pulau kecil di sekitar desa untuk memperluas kawasan permukiman.
Salah satu lokasi yang menjadi perhatian adalah Pulau Asiangi. Kepadatan penduduk menjadi alasan masyarakat mengusulkan pembahasan kawasan tersebut sebagai alternatif ruang hunian.
Namun, rencana pemanfaatan pulau kecil tersebut membutuhkan koordinasi pemerintah desa dan provinsi. Pembahasannya juga harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perempuan Nelayan Juga Memiliki Wilayah Tangkap
Perjuangan masyarakat Bajo tidak hanya berkaitan dengan batas wilayah laut. Mereka juga ingin mempertahankan sistem pengelolaan berdasarkan kebiasaan dan kearifan lokal.
Dalam praktiknya, perempuan dan laki-laki memiliki pola pemanfaatan wilayah tangkap berbeda.
Perempuan nelayan umumnya mencari kerang, teripang, dan ikan di kawasan pasang surut. Mereka memanfaatkan wilayah tersebut dengan berjalan kaki atau menggunakan alat sederhana.
Sementara itu, nelayan laki-laki lebih banyak melaut menggunakan perahu dan alat tangkap berbeda.
Japesda bersama masyarakat telah melakukan pemetaan partisipatif untuk mendokumentasikan wilayah tangkap dan kawasan penting lainnya.
Masyarakat juga mengenal aturan lokal berupa pamali atau pantangan memasuki pulau tertentu yang dianggap sakral.
Direktur Japesda, Christopel Paino, menegaskan pengakuan hak tenurial bukan berarti memberikan kepemilikan atas laut. Pengakuan tersebut bertujuan memperkuat tata kelola dan memberikan ruang bagi masyarakat mengatur pemanfaatan wilayah berdasarkan kesepakatan bersama.
Perdes Diharapkan Memberikan Kepastian Pengelolaan
Kepala Desa Bajo Tilamuta, Alkam Narda, mengatakan aspirasi masyarakat mendapat respons positif dalam dialog bersama DKP Provinsi Gorontalo.
Masyarakat telah menyampaikan rencana penyusunan peraturan desa (Perdes) tentang pengelolaan kawasan.
Menurut Alkam, regulasi tersebut dapat menjadi langkah awal untuk memperkuat kepastian pengelolaan wilayah laut.
Ia berharap pemerintah provinsi menindaklanjuti aspirasi tersebut melalui kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Masyarakat juga menginginkan keterlibatan aktif dalam menentukan arah pembangunan kawasan pesisir. Dengan demikian, mereka tidak hanya menjadi pihak terdampak kebijakan, tetapi turut menentukan masa depan wilayahnya.
Melalui audiensi tersebut, masyarakat Bajo Tilamuta berharap pemerintah memberikan pengakuan terhadap praktik pengelolaan lokal.
Kepastian wilayah, aturan pengelolaan, serta kelembagaan masyarakat diharapkan menjadi fondasi perlindungan ruang hidup dan keberlanjutan sumber daya laut. (P-*/sm)
