PRIORITAS, 03/11/2026 (Manado): Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Pemprov Sulut) meluncurkan SULUT BLUE DATA untuk memperkuat pengelolaan sektor kelautan dan perikanan berbasis digital.
Platform ini mengintegrasikan berbagai informasi kelautan dan perikanan dari pemerintah, lembaga penelitian, perguruan tinggi, mitra pembangunan, hingga pelaku usaha.
Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Gallang, meluncurkan platform tersebut dalam kegiatan talk show di Hotel The Sentra Manado, Senin (2/11/2026).
Kegiatan tersebut mengangkat tema Kolaborasi dan Integrasi Data Kelautan dan Perikanan Berbasis Digital untuk Mendukung Ekonomi Biru di Sulawesi Utara.
Tahlis mengatakan, SULUT BLUE DATA bukan sekadar aplikasi teknologi informasi. Platform ini menjadi ekosistem kolaborasi untuk menghubungkan berbagai sumber data.
Menurutnya, integrasi tersebut akan membantu pemerintah menyusun kebijakan berdasarkan bukti ilmiah dan analisis yang valid.
"Keputusan pemerintah di masa depan tidak lagi berdasarkan asumsi, melainkan berbasis pada bukti riil dan analisis data yang valid," kata Tahlis, melansir Antara.
Produksi Perikanan Sulut Tembus 370 Ribu Ton
Sulawesi Utara memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang besar. Potensi tersebut mencakup perikanan tangkap, budidaya, kawasan konservasi, pesisir, dan pulau-pulau kecil.
Data pemerintah menunjukkan produksi perikanan tangkap Sulut melampaui 370 ribu ton sepanjang 2025.
Komoditas unggulannya meliputi tuna, cakalang, tongkol, dan malalugis. Selain itu, potensi lahan budidaya perikanan mencapai lebih dari 171 ribu hektare di 15 kabupaten/kota.
Besarnya potensi tersebut membutuhkan pengelolaan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan.
Namun, selama ini informasi kelautan dan perikanan masih tersebar di berbagai instansi. Perbedaan format, definisi, serta mekanisme pembaruan data menyulitkan penyusunan gambaran sektor secara menyeluruh.
Karena itu, Pemprov Sulut menghadirkan SULUT BLUE DATA sebagai sarana integrasi informasi lintas sektor.
Hubungkan Data Ilmiah dengan Kebijakan Pemerintah
Melalui SULUT BLUE DATA, pemerintah ingin menghubungkan data ilmiah, ekologi, perikanan, dan sosial-ekonomi masyarakat.
Ekosistem digital ini melibatkan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, unit pelaksana teknis kementerian, perguruan tinggi, lembaga mitra, serta pelaku usaha.
Integrasi tersebut diharapkan membantu pemerintah merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran.
Meski demikian, pengelolaan data tetap harus menghormati kewenangan setiap instansi. Pemprov juga memperhatikan hak kepemilikan dan kerahasiaan informasi.
Mekanisme berbagi data atau data sharing harus mengikuti kesepakatan bersama, peraturan perundang-undangan, dan prinsip Satu Data Indonesia.
Tahlis Minta Instansi Rutin Memperbarui Data
Tahlis menegaskan, keberhasilan SULUT BLUE DATA tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi.
Komitmen seluruh instansi dan mitra menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan sistem tersebut.
Karena itu, ia meminta setiap perangkat daerah terkait menyiapkan penanggung jawab atau operator data.
Ia juga meminta Dinas Kelautan dan Perikanan kabupaten/kota membangun mekanisme koordinasi yang jelas.
Setiap instansi harus memperbarui, memvalidasi, dan memasukkan informasi secara rutin sesuai kewenangannya.
Selain itu, pemerintah daerah perlu menyiapkan sumber daya dan anggaran yang memadai.
Pemprov Sulut berharap SULUT BLUE DATA memperkuat pengelolaan kawasan konservasi perairan dan perikanan tangkap berkelanjutan.
Pada akhirnya, integrasi data tersebut harus memberikan manfaat nyata bagi nelayan, pembudidaya ikan, dan masyarakat pesisir.
Melalui inovasi ini, Pemprov Sulut menargetkan tata kelola kelautan dan perikanan yang lebih transparan, terintegrasi, serta mendukung pembangunan ekonomi biru secara berkelanjutan. (P-*/Ant/sm)
