PRIORITAS , 23/8/26 (Jakarta): Keputusannya, pasal penghinaan tidak dihapus, namun Mahkamah Konstitusi ( MK ) memutuskan dugaan tindak pidana penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tersebut hanya dapat diproses secara hukum apabila dilaporkan langsung oleh si Presiden atau Wakil Presiden…
PRIORITAS, 7/1/26 (Jakarta): Langkah pemerintah yang telah mengundangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru sebagai pengganti KUHP warisan colonial diapresiasi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).
PRIORITAS, 6/1/26 (Jakarta): Hubungan hukum antara pemilik dan penyewa rumah bukan cuma urusan kesepakatan lisan dan pembayaran uang sewa. Telah diatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata. Adapun perjanjian sewa menyewa diatur dalam Pasal 1548 hingga Pasal 1600.
Oleh: D.Dj. Kliwantoro (Wartawan Antara ) PRIORITAS , 3/1/26 (Jakarta): Tanggal 2 Januari 2026 menjadi momen penting bagi Indonesia. Pada hari itu, dua aturan besar mulai berlaku bersamaan, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) .
PRIORITAS, 2/1/26 (Jakarta): Berlaku mulai hari ini kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) versi terbaru mengatur demonstran yang melanggar aturan bisa dipenjara satu semester.
PRIORITAS, 1/1/26 (Jakarta): Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru akan mulai berlakupada 2 Januari 2026, yang mengkriminalisasi hubungan seks sebelum menikah dan penghinaan terhadap negara, serta memerlukan pengawasan publik untuk mencegah penyalahgunaan.
PRIORITAS, 31/12/25 (Jakarta): Mulai berlaku pada awal tahun depan sanksi pidana kerja sosial resmi dimasukkan ke dalam sistem hukum pidana nasional. Hal itu tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang berlaku mulai 2026.
PRIORITAS, 30/12/25 (Jakarta): Hukuman pidana kerja sosial menurut Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto akan mulai diterapkan setelah KUHP dan KUHAP resmi berlaku Januari 2026. "Tahun depan (berlaku pidana kerja sosial).
PRIORITAS, 18/7/25 (Jakarta): Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) menurut Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto berpotensi mengurangi fungsi pemberantasan korupsi.
Jakarta, 28/12/22 (SOLUSSInews.com) - Kitab Unda-undang Hukum Pidana telah diundangkan di DPR RI belum lama berselang. Namun, ada segelintir orang merasa perlu direvisi sebelum diterapkan.