Massa aksi tolak UU TNI di depan Gedung DPR RI. (Tempo) PRIORITAS , 27/3/25 (Jakarta): Aksi demo menuntut pencabutan Undang-Undang (UU) TNI di depan Gedung DPR, Jalan Gator Subroto, Jakarta Pusat, Kamis (27/3/25) sore ini memanas. Demonstran tampak menaiki pagar depan gedung parlemen .
PRIORITAS , 25/3/25 (Jakarta): Anggota Komisi I DPR, Junico Siahaan , meminta Panglima menonaktifkan prajurit yang bertugas di luar 14 kementerian/lembaga. Ia juga mendorong kejelasan status prajurit setelah pengesahan UU TNI yang baru terkait jabatan sipil.
PRIORITAS , 24/3/25 (Jakarta): Informasi yang diterima redaksi Beritaprioritas pada Senin (24/3/25), Mantan Panglima GAM , Sayed Mustafa Usab, menanggapi polemik UU TNI baru. Ia menilai ada upaya membelokkan isu dengan sentimen sejarah tentang kebangkitan dwifungsi ABRI.
PRIORITAS, 21/3/25 (Jakarta): Bagi pihak-pihak yang masih keberatan dengan Undang-Undang TNI yang baru, ada opsi berupa judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) yang dapat ditempuh.
PRIORITAS , 21/3/25 (Jakarta): Pada hari Kamis (20/3/25) kemarin, Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( RUU TNI ) telah disahkan menjadi Undang-Undang (UU).
PRIORITAS , 20/3/25 (Jakarta): Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menanggapi larangan prajurit TNI berbisnis yang tercantum dalam Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia ( UU TNI ). Ia menjelaskan, ketentuan tersebut tidak mencakup usaha kecil yang dijalankan oleh beberapa prajurit TNI.
Aparat gabungan amankan demo di Gedung DPR RI Jakarta. (Dok/Ist) PRIORITAS , 20/3/25 (Jakarta): Untuk mengamankan aksi penyampaian pendapat atau demonstrasi dari elemen mahasiswa dan beberapa aliansi terkait Revisi UU TNI di depan Gedung DPR RI Jakarta Pusat, kepolisian mengerahkan sebanyak 5.021…
PRIORITAS , 19/3/25 (Jakarta): Eksponen gerakan mahasiswa 1998 , atau Aktivis 98 , Haris Rusly Moti , dengan tegas menilai, revisi Undang-Undang TNI ( RUU TNI ) yang dibahas DPR dan pemerintah, tidak menyalahi semangat reformasi .
PRIORITAS , 14/3/25 (Jakarta): Pembahasan revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) sedang berlangsung, melihatkan Pemerintah dan DPR.