PRIORITAS, 30/10/26 (Semarang): Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa temuan dugaan pengoplosan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) menjadi beras premium merupakan bukti otentik bahwa praktik mafia pangan masih gentayangan di Indonesia.
Amran meminta pihak-pihak yang selama ini meragukan atau mempertanyakan keberadaan mafia pangan untuk membuka mata lebar-lebar melihat kasus penyelewengan yang ditemukan di Matraman dan Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) tersebut.
“Sampaikan kepada yang mengatakan tidak ada mafia, nah itu mafianya. Hei, bangun dari tidur! Jangan bela negara lain, tidak bela negeri sendiri,” ujar Mentan Amran dengan nada tegas saat berada di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (30/10/26).
Modus ganti karung jadi beras premium
Menurut Mentan Amran, penyalahgunaan beras bersubsidi ini merupakan sebuah kejahatan serius yang merampas hak masyarakat kecil. Modus operandi yang digunakan para pelaku adalah membeli beras SPHP dari Bulog dengan harga murah, lalu mengemasnya kembali.
“Ini kan kejahatan. Ini dibongkar kemudian dijadikan premium atau dioplos, dicampur beras yang tidak bagus, kemudian dipasarkan kembali dengan harga tinggi,” jelas Amran.
Sebagai informasi, beras SPHP merupakan intervensi pemerintah untuk menjaga keterjangkauan pangan masyarakat miskin dengan harga jual Rp12.500 per kilogram di tingkat konsumen, dan Rp11.500 per kilogram untuk penjualan ke perusahaan.
Hasil sidak temukan 600 ton beras SPHP bermasalah
Kasus penyelewengan ini terungkap setelah Mentan Amran melakukan inspeksi mendadak (sidak) pada Rabu (28/10/2026) lalu.
Dalam sidah tersebut, Mentan mendapatkan temuan awal mencapai sekitar 600 ton beras SPHP yang diduga siap atau telah diselewengkan.
Selain itu ditemukan juga potensi skala besar. Jumlah ini diprediksi bisa membengkak karena praktik serupa diduga kuat terjadi di wilayah lain.
Usai sidak, dilakukan proses hukum. Kasus ini sudah diserahkan dan sedang didalami oleh Aparat Penegak Hukum (APH) untuk melacak alur distribusi dan seluruh pihak yang terlibat.
Pangan sebagai komoditas strategis dan politik
Menanggapi kritik yang kerap dialamatkan kepada kementeriannya, Amran mengaku tetap terbuka pada masukan yang konstruktif. Namun, ia mengingatkan agar kritik tidak didasari oleh dendam pribadi yang justru mengorbankan kepentingan bangsa.
Bagi pemerintah, urusan isi piring rakyat adalah hal yang tidak bisa dikompromikan karena menyangkut stabilitas nasional.
“Pangan ini adalah komoditas strategis, bahkan komoditas politik. Kalau ini goyang, politik kita goyang. Kalau ini bermasalah, negara kita bisa bermasalah,” ujar Mentan. (P-*/ht)
