Lompat ke konten
Breaking
HUKRIMHukumKPKKriminalitas

Terseret skandal rp150 miliar, aset bergerak dan tanah milik eks Wamen disita KPK

Giovanni Riung1 menit baca
Bagikan
Screenshot 2026-08-20 at 04.01.20
Arsip - Tersangka kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal warga negara asing (WNA), Silmy Karim berjalan menuju ruang pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (30/7/2026). KPK memeriksa kembali mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) tersebut sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengurusan izin tinggal WNA di Indonesia. (ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/tom).

PRIORITAS,  20/8/26 (Jakarta): Penyidik KPK menyita deretan aset bernilai Rp150 miliar terkait skandal pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing. Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, membenarkan bahwa timnya telah mengamankan barang bukti bergerak dan tidak bergerak hingga Rabu (19/8/2026).

Petugas mengambil alih berbagai aset berharga seperti kendaraan mewah, tanah, serta bangunan dari tangan para pelaku. Lebih lanjut, tim KPK mengusut modus pencucian uang lantaran pelaku sengaja mengatasnamakan properti tersebut kepada orang lain demi menyamarkan asal-usulnya.

Pengungkapan ott dan penetapan delapan pejabat

Sementara itu, tim KPK membongkar kasus korupsi sistematis ini melalui aksi operasi tangkap tangan (OTT) di lingkungan keimigrasian. Penyidik menjerat delapan orang tersangka, termasuk mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim.

Selain Silmy, pihak KPK juga menetapkan Plt Dirjen Imigrasi periode 2024–2025 Saffar Muhammad Godam serta beberapa Kepala Kantor Wilayah Imigrasi sebagai tersangka. Oleh karena itu, penyidik berfokus membongkar praktik pungli yang telah mengakar sepanjang periode 2022 hingga 2026.

Kerugian fantastis dan penelusuran aliran dana

Di sisi lain, penyidik mengalkulasi bahwa para tersangka meraup keuntungan haram hingga mencapai angka Rp145,5 miliar. Pihak KPK terus memeriksa para saksi guna mencocokkan profil kekayaan dengan pendapatan resmi para pejabat tersebut. Oleh sebab itu, tim penyidik mengejar aset secara agresif demi memulihkan kerugian keuangan negara secara optimal.

Pada akhirnya, langkah tegas ini membuktikan komitmen bersama dalam memberantas praktik korupsi di sektor pelayanan publik. Pemerintah mendukung penuh proses pembersihan jajaran keimigrasian demi mengembalikan kepercayaan masyarakat dan warga asing. Seluruh tersangka kini menghadapi ancaman hukuman berat atas perbuatan yang merugikan negara tersebut. (P-Gio R)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami