PRIORITAS, 25/8/26 (Manado) : Badan Pengurus Konsulat Indonesia Komite Nasional Papua Barat (BPKI-KNPB) menolak tegas rencana kerja sama antara Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua dan Kementerian HAM Republik Indonesia terkait pendataan ulang pengungsi warga sipil di sejumlah wilayah Papua.
Sikap tersebut disampaikan merespons kunjungan kerja Kementerian HAM RI bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua ke Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah menjelang HUT RI, 17 Agustus 2026. Penolakan ini mencakup program pendataan di lima wilayah terdampak konflik, yaitu Kabupaten Nduga, Intan Jaya, Pegunungan Bintang, Puncak, dan Maybrat.
Sebut Pendekatan Pembangunan Abaikan Akar Konflik
Dalam siaran persnya, BPKI-KNPB menilai tawaran pembangunan dan kesejahteraan yang disodorkan pemerintah pusat bukan solusi utama untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua, melainkan bentuk kerangka pendudukan semata.
Pihak KNPB menilai penanganan pengungsian warga sipil akibat konflik bersenjata antara TNI dan TPNPB tidak bisa diselesaikan hanya melalui pendekatan ekonomi atau pendataan ulang tanpa menyentuh akar masalah politik dan sejarah yang mendasarinya.
Tuntutan Mekanisme Internasional
KNPB menegaskan akar konflik yang telah berlangsung puluhan tahun di Tanah Papua bersumber dari persoalan hak menentukan nasib sendiri. Mereka menilai proses Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) 1969 tidak dilaksanakan sesuai dengan mekanisme Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Perjanjian Internasional New York 15 Agustus 1962.
Atas dasar hal tersebut, BPKI-KNPB mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk menyepakati metode penyelesaian konflik melalui dialog yang ditengahi oleh pihak ketiga yang netral di bawah mekanisme internasional.
Dalam siaran pers yang dikeluarkan di Minahasa, Sulawesi Utara, pada 23 Agustus 2026 dan ditandatangani oleh Ketua BPKI-KNPB Hiskia Meage, organisasi tersebut menyampaikan tujuh poin pernyataan sikap resmi terkait situasi kemanusiaan dan politik di Papua.
Klaim Data Pengungsi dan Penolakan Pendataan Ulang
BPKI-KNPB menetapkan bahwa jumlah pengungsi warga sipil di wilayah konflik Papua Barat saat ini mencapai 125.931 orang. Pihaknya menolak keras upaya pendataan baru oleh lembaga negara yang dinilai bertujuan memperkuat posisi Pemerintah Pusat dalam menerapkan pendekatan kesejahteraan dan pembangunan ekonomi semata.
"Kami menolak pendataan tersebut karena dinilai memiliki tujuan politik untuk menaklukkan perjuangan hak menentukan nasib sendiri melalui pendekatan pembangunan," ujar KNPB dalam keterangan tertulisnya.
Selain itu, KNPB juga menolak keras keterlibatan aktor-aktor yang mengatasnamakan KNPB dalam kerja sama dengan Kementerian HAM RI maupun Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.
Tuntutan Akses Internasional dan Perundingan
Dalam poin pernyataannya, KNPB menyampaikan beberapa tuntutan utama kepada pemerintah Indonesia dan komunitas internasional:
Akses Lembaga Internasional: Mengimbau para pemimpin politik di Pasifik, Afrika, dan Karibia untuk mendesak Pemerintah Indonesia membuka akses bagi Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB (UN OHCHR) dan Palang Merah Internasional guna melakukan penilaian (assessment) serta investigasi dugaan pelanggaran HAM di Papua Barat.
Peninjauan Kembali Status Hukum: Menuntut peninjauan kembali atas dugaan pelanggaran hukum dan politik terkait hak menentukan nasib sendiri sesuai Perjanjian New York 1962.
Perundingan Internasional: Menolak dialog bilateral antara Papua dan Jakarta, serta mendesak agar penyelesaian konflik dilakukan melalui perundingan internasional yang dimediasi oleh pihak ketiga yang netral.
Pengakuan Konflik Bersenjata: Meminta negara mengakui secara resmi bahwa status situasi di Papua adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional (Non-International Armed Conflict) agar seluruh pihak tunduk pada Hukum Humaniter Internasional dan HAM.
Inilah kutipan lengkap tujuh tuntutannya :
Pertama Komite Nasional Papua Barat Konsulat Indonesia menolak dengan tegas upaya yang sedang didorong oleh Komite Exekutif Percepatan Pembangunan Papua dan Mentri Hak Asasi Manusia untuk Pendataan Pengunsian Warga sipil Papua di wilayah Konflik. Upaya pendataan itu memiliki tujuan politik penaklukan terhadap perjuangan bangso Papua untuk menentukan nasib sendiri melalui pendekatan kesejahteraan dan pembangunan ckonomi di Papua Barat,
Kedua, Komite Nasional Papua Barat menolak dengan tegas keterlibatan para aktor yang mengatasnamakan KNPB dalam kerja sama bersama Kementrian HAM RI dan Komite Exekutif Percepatan Pembangunan Papua dalam penanganan masalah pengungsi warga sipil di wilayah konflik.
Ketiga, Komite Nasional Papua Barat menetapkan jumlah angka pengunsian di wilayah konflik di Papua Barat adalah 125.931 Orang, jadi secara tegas kami menolak untuk tidak melakukan Pendataan baru oleh pihak negara melalui lembaga negara sebagai data pembanding Pengunsian di Papua Barat untuk memperkuat Posisi Pemerintah Jakarta untuk Pembangunan Dan Kesejahteraan Raksyat Papua,
Keempat, KNPB Konsulat Indonesia Desak; atas Nama kemanusiaan keadilan dan perdamaian kepada Para Pemimpin Politik Forum Negara-Negara Pasifik, Afrika dan Karibia mendesak pemerintah Indonesia untuk memberi akses kepada Kantor Komisioner Tinggi HAM PBB dan Palang Merah Internasional untuk melakukan assessment terhadap masalah pengungsi warga sipil di wilayah konflik dan melakukan investigasi terhadap kejahatan kemanusiaan dan militerisme di Papua Barat.
Kelima, Badan Pengurus Konsulat Indonesia Komite Nasional Papua Barat, Berjuang untuk Tinjau Kembali Pelanggran Hukum dan Politik Tentang Hak Penentuan Nasib Sendiri yang belum di laksanakan sesuai dengan Perjanjian Internasional yaitu; New York 15 Agustus 1962.
Keenam, Komite Nasional Papua Barat, Menolak Dialog Papua dan Jakarta tapi kami Sepakat dengan cara penyelesaian konflik Papua melalui Perundingan Internasional yang di mediasi oleh pihak ketiga yang netral dalam mekanisme Internasional.
Ketujuh, Komite Nasional Papua Barat mendukung penuh bahwa status Papua adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional. Kelompok bersenjata non-negara yang cukup terorganisasi, yaitu TPNPB melawan Negara. Oleh karena itu kami minta negara segera mengakuinya agar para pihak mematuhi hukum Humaniter internasional dan Ham serta terbukanya akaes kemanusiaan internasional yang independen Seperti Komisioner Tinggi HAM PBB (UN OHCHR) dan Palang Merah Internasional untuk terlibat dalam menangani masalah pengungsi warga sipil di wilayah konflik.(P/dg)
