PRIORITAS, 5/11/26 (Washington): Usai Partai Republik kalah dalam pemilihan paruh waktu Amerika Serikat (AS), Presiden Donald Trump dan para pejabatnya termasuk kroni-kroninya kini diminta menyiapkan pengacara, untuk menghadapi investigasi kubu partai Demokrat terhadap berbagai penyalahgunaan selama ia memimpin AS.
Saat ini Demokrat sudah memenangkan majelis Kongres AS, baik DPR maupun Senat.
Ini menjadi legitimasi kuat bagi kubu Partai Demokrat di DPR dan Senat memiliki kewenangan untuk mengeluarkan surat panggilan mulai Januari 2027 untuk menyelidiki Trump dan pemerintahannya terkait sejumlah isu.
Pemimpin Fraksi Demokrat di DPR AS, Hakeem Jeffries, baru-baru ini mengatakan jika partainya merebut mayoritas di Kongres, mereka akan "menuntut pertanggungjawaban para penjahat".
Selama berbulan-bulan, anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman dan Pengawasan DPR telah mempersiapkan landasan untuk momen penyelidikan ini.
Demokrat akan meluncurkan penyelidikan terhadap anggota tim Gedung Putih, keluarga Presiden Donald Trump, proyek-proyeknya yang mengubah Washington, dan dugaan pelanggaran lainnya yang dilakukan orang-orang di dalam dan di luar pemerintahannya.
Upaya investigasi tersebut hampir pasti akan dipercepat, lapor media MS Now.
Dalam sebuah pernyataan, Perwakilan Jamie Raskin dari Maryland — Demokrat terkemuka di Komite Kehakiman DPR yang siap menjadi ketua di mayoritas DPR — menytakan upaya pengawasan mereka akan diperluas di Kongres berikutnya.
“Kami sudah memiliki tim investigasi yang kuat dan penasihat berpengalaman yang terlibat dalam pekerjaan ini, dan kapasitas itu akan berkembang secara signifikan di Mahkamah Agung,” ungkap Raskin.
Pada Selasa malam, ketika Partai Demokrat memenangkan kendali atas DPR, Anggota Kongres Robert Garcia berbicara lebih lugas.
Politisi Demokrat dari California, yang diperkirakan akan memimpin Komite Pengawasan DPR tahun depan itu, memiliki pesan sederhana untuk mereka yang berada di lingkaran Trump. “Carilah pengacara", katanya.
Kendalikan komite
Dengan mayoritas di DPR dan Senat, Partai Demokrat akan mengendalikan komite, sehingga memberi mereka kekuasaan untuk mengadakan sidang, melakukan pengambilan keterangan saksi, dan mengeluarkan surat panggilan untuk memaksa saksi memberikan kesaksian dan menyerahkan dokumen.
Sebuah sumber yang mengetahui rencana Partai Demokrat di DPR mengatakan kemungkinan "banjir" surat dalam beberapa minggu mendatang, karena para anggota parlemen meninjau kembali pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
Hal itu memberi sinyal akan ada pihak lain yang menghadapi pengawasan, termasuk individu dan perusahaan swasta.
Partai Demokrat telah memberikan banyak petunjuk tentang apa yang kemungkinan akan mereka targetkan jika berkuasa mayoritas.
Salahsatu sasaran utama mereka termasuk menyelidiki lingkaran dalam presiden saat ini dan sebelumnya.
Sebagai contoh, hanya dalam beberapa minggu terakhir saja, anggota Partai Demokrat di Komite Kehakiman DPR telah meningkatkan penyelidikan mereka terhadap menantu Trump, Jared Kushner.
Pertanyaan-pertanyaan mereka tentang peran ganda Kushner sebagai utusan perdamaian Gedung Putih dan pengusaha swasta.
Laporan lain menyebutkan Partai Demokrat memperluas penyelidikan tersebut untuk meneliti resor mewah yang ingin dibangunnya di Albania.
Dan minggu lalu, Jemie Raskin meminta Kushner untuk mengundurkan diri dari negosiasi Ukraina dan Timur Tengah.
Kushner telah berulang kali membantah melakukan kesalahan apa pun.
Anggota Partai Demokrat di Komite Pengawasan DPR telah memperluas penyelidikan mereka terhadap tuduhan Kimberly Guilfoyle — mantan duta besar AS untuk Yunani dan mantan tunangan Donald Trump Jr. — meminta uang dari seorang donatur Trump sebagai imbalan atas akses ke pemerintahan.
Laporan bisnis Trump
Tentu saja, Partai Demokrat juga mengamati presiden Trump. Mereka mempertanyakan apakah dia menggunakan waktunya di Gedung Putih untuk meningkatkan keuntungan pribadinya.
Laporan keuangan tahunan presiden setebal 1.000 halaman yang diajukannya pada bulan Juni, mengungkapkan pada tahun 2025 usaha bisnisnya saja menghasilkan pendapatan lebih dari $2 miliar.
Itu termasuk lebih dari $500 juta yang dilaporkan diperolehnya dari World Liberty Financial, perusahaan mata uang kripto yang ia dirikan bersama putra-putranya sebelum kembali menjabat.
Seorang anggota DPR dari Partai Demokrat telah meluncurkan penyelidikan atas laporan investasi yang terkait dengan seorang pejabat tinggi Uni Emirat Arab ke perusahaan mata uang kripto, tetapi Partai Demokrat diperkirakan akan melakukan banyak penyelidikan tambahan terkait keuangan Trump.
Pada bulan Juli, Trump mengatakan kepada CNBC "tidak ada yang ilegal" tentang usaha kripto tersebut.
Selama masa jabatan pertama Trump, Gedung Putih secara rutin berupaya menghalangi penyelidikan yang dilakukan Partai Demokrat.(P-*/jw)
