PRIORITAS, 5/11/26 (Batam): Penetapan status tersangka terhadap seorang guru Kelompok Bermain di Batam atas dugaan kekerasan anak menuai sorotan tajam dari Ombudsman RI Perwakilan Kepulauan Riau (Kepri).
Selain menyayangkan penetapan tersebut, Ombudsman mendesak pihak yayasan sekolah untuk mengambil tindakan hukum tegas berupa praperadilan guna menguji keabsahan proses penyidikan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, mengungkapkan adanya kejanggalan mendasar terkait identitas dan peran guru tersebut.
Pasalnya, guru yang dijadikan tersangka bukanlah wali kelas dari anak yang dituduh mengalami tekanan mental, dan bukan pula pengajar yang menangani kelompok toddler (usia 1,5 tahun).
Ia memaparkan bahwa dari tiga orang yang awalnya dipersoalkan dalam laporan orang tua murid, penyidik kepolisian hanya menetapkan dua tersangka.
Sementara satu guru lain yang sejak awal dilaporkan justru tidak ditetapkan sebagai tersangka karena penyidik menilai kurangnya alat bukti.
"Guru ini bukan wali kelas dari siswa yang disebut mengalami tekanan mental, bukan pula guru yang menangani murid berusia satu setengah tahun atau kelompok toddler. Lantas, bagaimana bisa dia ditetapkan sebagai tersangka?" tegas Lagat.
Meski menyatakan tetap menghormati wewenang dan proses hukum di kepolisian, Lagat secara terbuka mempertanyakan validitas alat bukti serta rekonstruksi kejadian yang disodorkan pelapor.
Ia menyoroti penggunaan visum dan surat keterangan psikolog terkait trauma anak yang dijadikan dasar penyidikan. Lagat menilai latar kejadian berlangsung di area publik sekolah pada jam istirahat dan makan siang, sehingga patut dipertanyakan jika terjadi tindakan kekerasan secara terbuka.
"Saya tidak tahu siapa psikolognya, tetapi kejadian itu berlangsung di lingkungan sekolah, dalam suasana istirahat dan saat memberikan makan. Tentu sekolah harus tanggap karena sekolah bukan pabrik," ujar Lagat.
"Kalau melihat pemeragaan dari pihak pelapor, saya agak meragukan seorang guru Kelompok Bermain sampai melakukan tindakan seperti itu di depan umum. Kecuali jika terjadi di dalam ruangan, mungkin saja," tambahnya.
Guna menyikapi penetapan tersangka tersebut, Lagat mendorong pihak yayasan sekolah untuk tidak tinggal diam dan segera mengambil tindakan advokasi hukum yang konkret.
"Karena sudah ada penetapan tersangka, saya kira pihak yayasan harus proaktif membela gurunya. Pertama, secara hukum, lakukan praperadilan. Kedua, ajukan restorative justice atau keadilan restoratif," jelasnya.
Menurutnya, penanganan kasus ini penting karena berdampak pada psikologis ribuan tenaga pendidik PAUD dan Kelompok Bermain di Batam baik di sekolah rumahan maupun berstandar internasional yang telah dibekali kompetensi mengasuh anak. Jika tidak ditangani secara tepat, kasus ini berpotensi merusak rasa saling percaya antara sekolah dan orang tua murid.
Ombudsman Kepri mencatat dinamika kasus ini telah diwarnai dugaan intimidasi sejak awal. Terlihat dari video yang beredar, sekelompok orang berbadan tegap sempat mendatangi sekolah dan membentak pihak pengelola. Terkait hal itu, Lagat telah meminta Dinas Pendidikan memberikan pendampingan pemulihan trauma (trauma healing) bagi para guru yang ketakutan.
"Orang-orang berbadan tegap tiba-tiba membentak orang-orang yang berada di sekolah. Mereka mungkin mengalami trauma sehingga perlu mendapatkan pendampingan pemulihan trauma," ungkapnya.
Upaya damai melalui mediasi juga menemui jalan buntu akibat penolakan dari pihak pelapor. Kondisi kian rumit setelah muncul laporan tandingan ke Polda Kepri.
Menanggapi eskalasi tersebut, Lagat mengaku telah berkoordinasi langsung dengan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Kepri saat itu agar bertindak cermat.
"Hati-hati, Pak Direktur. Ini merupakan laporan perlawanan. Tolong hati-hati dan jangan gegabah. Selesaikan dulu perkara yang satu, pastikan semuanya," ucap Lagat mengingat kembali komunikasinya.
Di akhir keterangannya, Lagat mengingatkan pentingnya menegakkan asas praduga tak bersalah dan perlindungan hukum bagi tenaga pendidik agar tuduhan pidana tidak dijatuhkan secara gegabah.
"Terlepas dari asas praduga tak bersalah, apakah nantinya terbukti secara substansial bahwa guru melakukan tindak pidana, hal itu harus dibuktikan terlebih dahulu. Bahkan, di atas kepala seorang penjahat pun masih ada keadilan," pungkasnya. (P-Boly)
