[PRIORITAS], 25/08/26 (Palu): Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah masih menagih pengembalian Rp213,2 juta. Dana itu berasal dari kelebihan pembayaran perjalanan dinas aparatur sipil negara (ASN). Temuan tersebut muncul dalam pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah. Pemeriksaan itu mencakup laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025.
Inspektur Daerah Sulawesi Tengah Fahrudin D Yambas mengatakan pemerintah daerah kembali mengaktifkan Tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR). Tim tersebut akan menindaklanjuti temuan yang berkaitan dengan kerugian daerah. Selain itu, tim akan memproses pengembalian dana sesuai ketentuan.
"Kerugian yang diakibatkan dari tindakan seorang ASN dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Yang paling penting adalah menyelamatkan uang daerah," kata Fahrudin di Palu, Selasa.
Temuan BPK mencapai Rp1,98 miliar
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas laporan keuangan tahun 2025, nilai temuan cukup besar. Total kelebihan pembayaran perjalanan dinas mencapai Rp1,98 miliar. BPK menemukan ketidakpatuhan tersebut pada 36 organisasi perangkat daerah (OPD). Temuan itu berasal dari beberapa komponen perjalanan dinas.
Salah satu temuan berkaitan dengan pembayaran perjalanan dinas yang tumpang tindih. BPK menemukan kondisi tersebut pada 21 OPD. Nilai kelebihan pembayaran dari komponen tersebut mencapai Rp97,1 juta. Kondisi itu terjadi ketika pelaksana menjalankan lebih dari satu kegiatan pada waktu yang sama.
Namun, pelaksana tetap menerima seluruh komponen biaya perjalanan dinas. Karena itu, BPK mencatat adanya kelebihan pembayaran dalam pertanggungjawaban perjalanan dinas. Selain persoalan tersebut, BPK menemukan masalah pada pertanggungjawaban biaya penginapan. Temuan itu terdapat pada 34 OPD dengan nilai Rp1,88 miliar.
Biaya penginapan jadi temuan terbesar
BPK menemukan sejumlah pertanggungjawaban penginapan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya. Temuan tersebut mencakup beberapa bentuk ketidaksesuaian. Dalam salah satu kasus, pelaksana perjalanan dinas tidak menginap di hotel yang tercantum dalam dokumen pertanggungjawaban. Kondisi itu tidak sesuai dengan laporan perjalanan yang disampaikan.
BPK juga menemukan laporan biaya penginapan yang melebihi nilai tagihan hotel sebenarnya. Selisih tersebut kemudian menjadi bagian dari kelebihan pembayaran yang harus dikembalikan. Dengan demikian, temuan biaya penginapan menjadi bagian terbesar dalam keseluruhan kelebihan pembayaran. Nilainya mencapai Rp1,88 miliar dari total Rp1,98 miliar.
Sementara itu, pemerintah daerah telah menerima kembali sebagian besar dana tersebut. Pengembalian itu berlangsung hingga masa pemeriksaan BPK berakhir. Namun, masih terdapat Rp213,2 juta yang belum masuk kembali ke kas daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah kini menindaklanjuti sisa kewajiban tersebut.
Tim TPTGR kembali bergerak
Fahrudin mengatakan TPTGR memiliki tugas untuk menginventarisasi kerugian daerah. Tim tersebut menindaklanjuti temuan dari lembaga pengawas pemerintah. Sumber temuan dapat berasal dari BPK maupun inspektorat jenderal. Setelah itu, tim memproses pengembalian kerugian sesuai mekanisme yang berlaku. Pengaktifan kembali TPTGR menjadi langkah pemerintah daerah untuk menyelesaikan sisa temuan tersebut. Pemerintah menargetkan seluruh kewajiban pengembalian dapat ditindaklanjuti.
Fahrudin sebelumnya menegaskan pentingnya penyelamatan uang daerah. Karena itu, proses pengembalian menjadi bagian penting dari tindak lanjut pemeriksaan. Di sisi lain, BPK telah memberikan rekomendasi kepada Gubernur Sulawesi Tengah. Rekomendasi itu berkaitan langsung dengan sisa kelebihan pembayaran.
Karena itu, BPK meminta Gubernur Sulawesi Tengah memerintahkan kepala OPD terkait. Mereka harus segera memproses pengembalian sisa kelebihan pembayaran tersebut.
Minta sisa kelebihan pembayaran segera dikembalikan
Rekomendasi tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penyelesaian. Kepala OPD terkait perlu menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi pemeriksaan. Pemerintah daerah juga perlu memastikan proses pengembalian berjalan sesuai administrasi. Langkah tersebut penting agar sisa kerugian daerah dapat segera dipulihkan.
Hingga pemeriksaan berakhir, sebagian besar kelebihan pembayaran sudah kembali ke kas daerah. Namun, Rp213,2 juta masih menjadi kewajiban yang harus diselesaikan. Dengan demikian, nilai sisa tersebut menjadi fokus tindak lanjut pemerintah daerah. Tim TPTGR akan membantu menginventarisasi dan memproses pengembaliannya.
Temuan BPK tersebut mencakup 36 OPD dengan nilai keseluruhan Rp1,98 miliar. Dari jumlah itu, Rp1,88 miliar berkaitan dengan pertanggungjawaban biaya penginapan. Sementara kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang tumpang tindih mencapai Rp97,1 juta. Pemerintah daerah kini masih mengejar pengembalian sisa dana sebesar Rp213,2 juta. (P-*Ant/sm)
