PRIORITAS, 22/10/26 (Jakarta): Luar biasa. Barusan terungkap, ada lima izin usaha pertambangan (IUP) di Indonesia memiliki cadangan mineral dengan estimasi nilai mencapai Rp5.400 triliun atau sekitar US$300 miliar. Karena itu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan, dengan besarnya potensi cadangan tambang tersebut, mendorong pemerintah memperketat pengelolaan konsesi, termasuk mencabut izin pertambangan yang tidak dijalankan selama lebih dari 2 tahun.
Demikian Prabowo menyampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (Rakornas TPAKD) di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (22/10/26) tadi.
Disebut presiden, informasi mengenai besarnya cadangan tambang tersebut diperoleh dari laporan yang baru diterimanya. Prabowo menyebut juga, nilai cadangan lima IUP itu didasarkan pada studi yang mengacu pada standar pelaporan sumber daya dan cadangan mineral JORC.
"Baru saja saya menerima laporan ada lima konsesi, lima IUP, dari sekian ratus IUP. Lima IUP memiliki cadangan proven, proven, yang sudah didasarkan atas studi cadangan JORC (Joint Ore Reserves Committee) namanya. Nilainya itu adalah Rp5.400 triliun, US$300 miliar," kata Prabowo meyakinkan.
Besarnya cadangan tambang
Selanjutnya, Prabowo menegaskan, nilai Rp5.400 triliun tersebut masih menggambarkan potensi kekayaan mineral yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Sehingga, nilai cadangan tersebut belum mencerminkan penerimaan negara maupun hasil produksi pertambangan yang telah direalisasikan.
"Jangan tepuk tangan terlalu cepat karena kekayaan itu masih di bawah tanah, tetapi yang saya maksud adalah negara kita sangat kaya," ujarnya lahi, bangga.
Tegasnya presiden menilai, besarnya cadangan mineral menjadi bukti Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat mendukung pembangunan ekonomi nasional. Tetapi, ia menekankan kekayaan tersebut harus dikelola secara produktif agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Tentang tambang menganggur
Pada kesempatan yang sama, Prabowo mengingatkan jajarannya agar lebih selektif dalam menerbitkan izin usaha pertambangan. Disebutnya, pemberian konsesi harus mempertimbangkan kemampuan pemegang izin untuk melakukan kegiatan pertambangan secara nyata, bukan sekadar menguasai wilayah tambang.
Kemudian Prabowo menyoroti adanya perusahaan yang telah memegang konsesi selama puluhan tahun, tetapi tidak kunjung menjalankan kegiatan pertambangan. Prabowo menduga sebagian pemegang izin pada masa lalu memperoleh konsesi untuk kepentingan spekulasi meskipun tidak memiliki kemampuan teknis dalam mengoperasikan tambang.
"Mungkin dahulu pengusaha tertentu berspekulasi. Minta saja konsesi, dia bukan ahli tambang, dia bukan, dia enggak ngerti operasi tambang, tetapi dia minta saja. Begitu dikasih, dia pakai, entah untuk spekulasi, untuk dimasukkan ke bursa-bursa di mana. Ujungnya, ya kita juga rugi sebagai bangsa," tutur Prabowo mengingatkan.
Seperti Beritasatu.com melansir, demikian presiden, praktik tersebut dapat merugikan negara karena potensi sumber daya alam tidak segera dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi yang produktif. (P-*/jr)
