PRIORITAS, 4/9/26 (Gorontalo): Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah Provinsi Gorontalo menyetujui 16 dari 19 berkas Calon Orang Tua Angkat (COTA) untuk dilanjutkan ke tahap persidangan di Pengadilan Agama Kabupaten/Kota.
Pengambilan keputusan tersebut setelah Tim PIPA melakukan penilaian terhadap kelengkapan administrasi serta kelayakan masing-masing permohonan pengangkatan anak. Proses penilaian tidak hanya berfokus pada dokumen, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan anak.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Gorontalo, Reflin Buata, mengatakan seluruh proses pengangkatan anak harus menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama.
Menurut Reflin, pengangkatan anak bukan sekadar proses untuk memperoleh status pengasuhan, melainkan bagian dari upaya memastikan anak mendapatkan perlindungan, kasih sayang, serta lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangannya.
Tak hanya periksa kelengkapan administrasi
Reflin menegaskan setiap permohonan harus mendapat pemeriksaan secara hati-hati, objektif, transparan dan bertanggung jawab. Karena itu, kelayakan calon orang tua angkat menjadi salah satu aspek penting dalam pengambilan keputusan.
Pertimbangan Tim PIPA juga mencakup kondisi anak serta kebutuhan pengasuhan kelak. Prinsip nondiskriminasi, hak anak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan terhadap pandangan anak sesuai usia dan tingkat kematangannya turut menjadi bagian dari proses tersebut.
“Kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prinsip utama. Ini merupakan tanggung jawab kita bersama demi memastikan masa depan anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan,” ujar Reflin.
Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo sebelumnya menggelar Sidang Tim PIPA Provinsi Gorontalo Tahun 2026 di Hotel Grand Q Kota Gorontalo, Selasa (1/9/2026). Forum tersebut menjadi wadah untuk memberikan pertimbangan terhadap permohonan pengangkatan anak sebelum memasuki proses hukum di pengadilan.
Tiga berkas belum dapat lanjut
Dari total 19 berkas pembahasan, sebanyak tiga permohonan belum bisa berlanjut ke tahap persidangan. Dua berkas tertunda karena pemohon masih perlu melengkapi persyaratan administrasi.
Kedua pemohon tersebut masih memiliki kesempatan memperbaiki dan melengkapi dokumen sebelum kembali mengajukan permohonan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sementara satu permohonan lainnya belum mendapatkan persetujuan Tim PIPA. Dalam kasus tersebut, Tim PIPA merekomendasikan agar calon anak mendapat penempatan terlebih dahulu dalam pengasuhan sebagai anak asuh.
Rekomendasi itu diberikan setelah diketahui calon orang tua angkat telah memiliki dua anak, namun tetap mengajukan keinginan untuk membesarkan calon anak angkat tersebut.
Melibatkan berbagai unsur lintas sektor
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsosdukcapil Provinsi Gorontalo, Sujono Said Antule, menjelaskan Tim PIPA memiliki tugas memberikan pertimbangan kepada Kepala Dinsosdukcapil dalam menentukan persetujuan atau penolakan permohonan calon orang tua angkat.
Menurut dia, pertimbangan tersebut penting untuk memastikan calon orang tua angkat memenuhi kelayakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sidang Tim PIPA juga melibatkan berbagai unsur yang berkaitan dengan proses pengangkatan anak. Di antaranya perwakilan Pengadilan Agama kabupaten/kota, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polda Gorontalo, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Sosial, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.
Selain itu, pekerja sosial profesional dan pendamping sosial anak turut terlibat dalam memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Masa depan anak jadi pertimbangan
Reflin menekankan koordinasi lintas sektor sangat penting karena proses pengangkatan anak menyangkut sejumlah aspek, mulai dari hukum, administrasi kependudukan, sosial hingga perlindungan anak.
Ia berharap mekanisme Tim PIPA tidak dipandang sebatas tahapan administratif sebelum perkara masuk ke pengadilan. Lebih dari itu, proses tersebut merupakan bagian dari upaya bersama untuk memastikan anak memperoleh pengasuhan yang aman, layak dan mampu menunjang masa depannya.
Dengan persetujuan atas 16 berkas itu, seluruh permohonan tersebut selanjutnya dapat berproses ke tahap persidangan di Pengadilan Agama kabupaten/kota masing-masing. Keputusan akhir dalam proses hukum tersebut tetap menjadi kewenangan pengadilan.
Pemerintah Provinsi Gorontalo memastikan prinsip perlindungan dan kepentingan terbaik anak tetap menjadi landasan utama dalam setiap tahapan pengangkatan anak. (P-*Ant/sm)
