PRIORITAS, 9/11/26 (Jakarta): Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Syahganda Nainggolan, menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang sangat terbuka terhadap kritik dan perbedaan pandangan.
Sikap inklusif tersebut bahkan berlaku di dalam ruang diskusi internal lingkaran pemerintahannya.
Pernyataan ini disampaikan Syahganda dalam siniar (podcast) Dewan Pers bertajuk "Gabung Pemerintah, Syahganda Buka Diri Dikritisi" bersama Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat, yang dikutip di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan pengalaman langsungnya, Presiden Prabowo tidak pernah keberatan menerima masukan yang berseberangan saat berdiskusi.
"Saya berdebat dan beliau terima akhirnya. Ketika beliau berargumen, menurut saya, Pak Presiden mungkin ada sedikit miss karena beliau tidak bagian dari itu," ungkap Syahganda, mengenang momen saat ia menyampaikan argumentasi kuat kepada Presiden terkait upaya pembebasan aktivis Delpedro Marhaen pascakerusuhan Agustus 2025 lalu.
Menurut Syahganda, Presiden Prabowo justru merasa senang ketika diajak bertukar pikiran secara mendalam dan diberikan tantangan berupa perspektif baru terhadap pandangan-pandangannya.
Sebagai mantan aktivis, Syahganda mengaku tetap mempertahankan sikap kritisnya dan selalu menyampaikan perbedaan pendapat dalam berbagai kesempatan bertemu Presiden, tentu dengan meminta izin terlebih dahulu. "Kalau ada diskusi, saya enggak mau diam. Apalagi kita aktivis, kita orang yang enggak takut bertanya," tegasnya.
Komitmen Prabowo pada demokrasi dan pemerintahan sipil
Lebih lanjut, Kepala Bakom RI ini menambahkan bahwa rekam jejak panjang Presiden Prabowo dalam membangun partai politik serta mengikuti kontestasi pemilu selama bertahun-tahun menjadi bukti nyata komitmennya terhadap iklim demokrasi di tanah air.
Pengalaman tersebut menepis kekhawatiran sebagian pihak mengenai potensi kembalinya gaya kepemimpinan otoriter di Indonesia. Syahganda menilai Presiden Prabowo secara konsisten memberikan ruang bagi keberlangsungan demokrasi dan menjaga marwah pemerintahan sipil.
"Menurut saya, beliau memberikan satu peluang bahwa demokrasi tetap dipertahankan sampai sekarang. Beliau menonjolkan tetap civilian-nya dibanding yang ditakutkan orang kembali ke era Orde Baru, di mana pemerintahan sipil ini hilang," katanya, dilansir dari Antara.
Di akhir keterangannya, Syahganda menekankan bahwa kritik dari masyarakat luas serta adanya keseimbangan kekuasaan (balance of power) adalah pilar penting dalam sebuah negara demokrasi.
Oleh sebab itu, masukan hingga kritik yang keras sekalipun akan selalu diperlukan oleh pemerintah sebagai bahan evaluasi dan koreksi dalam penyusunan kebijakan publik. (P-*/ht)
