PRIORITAS, 24/7/26 (Aceh): Pemerintah Aceh bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menyepakati langkah bersama untuk memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan aktivitas lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) di Aceh. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat yang membahas berbagai isu strategis di daerah.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau Mualem mengatakan rapat tersebut menghasilkan komitmen bersama untuk menindaklanjuti penanganan aktivitas LGBT. Menurutnya, pembahasan saat ini masih berada pada tahap penyepakatan kebijakan, sedangkan langkah teknis akan segera disusun.
"Kami tadi buat kesepakatan dalam memberantas LGBT," ujar Mualem kepada wartawan usai rapat Forkopimda di Banda Aceh, Kamis (23/7) malam.
Ia menjelaskan, pemerintah bersama Forkopimda belum merumuskan poin-poin teknis pelaksanaan. Namun, penyusunan langkah lanjutan akan dipercepat agar kebijakan tersebut segera diimplementasikan.
"Tapi belum ada poin-poin apa yang perlu kita buat, tadi hanya menyepakati kesepakatan. Insya Allah secepat mungkin (dilaksanakan)," katanya.
Dalam rapat yang sama, Sekretaris Daerah Aceh M. Nasir menyampaikan penyebaran konten LGBT melalui media digital maupun komunitas tertentu dinilai semakin masif dan telah menjadi perhatian masyarakat. Aktivitas tersebut, menurutnya, terindikasi berlangsung di sejumlah ruang publik seperti kafe atau warung kopi, barbershop, hingga pusat kebugaran.
Ia mengatakan aktivitas tersebut dinilai bertentangan dengan norma yang berlaku di Aceh serta berpotensi meningkatkan risiko penyebaran infeksi menular seksual, termasuk HIV/AIDS, sekaligus memicu keresahan di tengah masyarakat.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Aceh berencana merevisi Peraturan Gubernur tentang Gugus Tugas Pencegahan Pornografi. Selain itu, pemerintah juga akan memperkuat ketahanan keluarga melalui pengasuhan yang lebih baik, pendidikan karakter, serta disiplin positif sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Pemerintah Aceh bersama Forkopimda juga mengusulkan pembentukan tim terpadu yang bertugas melakukan pemantauan dan langkah antisipasi terhadap aktivitas LGBT, baik di ruang publik maupun media sosial.
"Perlunya dibentuk tim terpadu untuk mengantisipasi dan memantau aktivitas LGBT di ranah publik dan media sosial," kata M. Nasir.
Selain membahas isu tersebut, rapat Forkopimda juga menyoroti maraknya aktivitas pertambangan ilegal di sejumlah wilayah Aceh. Pemerintah menilai kegiatan tersebut semakin masif dan menggunakan bahan kimia berbahaya yang berpotensi merusak lingkungan.
Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah, di antaranya sosialisasi mengenai bahaya penggunaan merkuri, penertiban terpadu bersama aparat penegak hukum, penguatan koordinasi lintas instansi, serta percepatan legalisasi melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan kota.
Menurut M. Nasir, upaya tersebut juga akan diperkuat melalui penerbitan maklumat bersama Forkopimda Aceh serta peningkatan pembinaan dan pengawasan di masing-masing instansi guna memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif. (P-Gio R)
