Lompat ke konten
Breaking
NASIONALParlemen

Antisipasi dampak bencana, DPR dorong peran utama BNPB

Khalied Malvino1 menit baca
Bagikan
dok-dpr-puan-maharani-bnpb
Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam sesi doorstop di hadapan awak media yang digelar di selasar Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (8/9/26). (Courtesy: DPR RI)

PRIORITAS, 8/9/26 (Jakarta): Ancaman bencana alam di sepanjang lingkaran Ring of Fire mendorong penetapan lembaga komando tunggal darurat nasional. DPR RI mendesak penguatan peran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai pengendali utama operasi penanggulangan bencana terpadu.

"Yang menjadi lead adalah BNPB. Jadi dengan situasi seperti ini, saya mengharapkan bisa dilakukan lagi hal seperti itu. Ada salah satu leading sector yang melakukan hal tersebut untuk segera mengantisipasi hal ini, sehingga bisa segera selesai,” ujar Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (89/26).

Menyambung pentingnya penyatuan komando operasional tersebut, pimpinan DPR berencana mengajukan usulan penataan strategi kepada pemerintah. Pola penanganan terintegrasi mempercepat penyelesaian hambatan teknis tim lapangan.

Melihat kompleksitas dampak pascabencana, Puan menuntut perumusan skema pemulihan strategis jangka panjang.

"Untuk itu pun harusnya dilakukan tetap begitu, makanya tadi di pimpinan DPR nantinya yang sudah mempunyai tim bencana akan meminta pemerintah untuk bisa melakukan hal seperti itu lagi agar hal-hal yang sekarang terjadi itu cepat teratasi,” ungkap Puan.

Di luar upaya penyelamatan darurat, pemerintah wajib memitigasi potensi gangguan kesehatan serta krisis sosial pascabencana. Penanganan penyakit ISPA dan jaminan keberlanjutan pendidikan anak-anak membutuhkan penanganan segera.

"Karena masalah bencana, masalah kebakaran ini bukan hanya bagaimana kita mengatasinya sekarang, tapi apa yang akan harus kita atasi setelahnya, yaitu bagaimana berkait dengan masalah sosial, yaitu pendidikan,” tegas Puan.

Atas dasar itulah, DPR mendesak eksekutif merumuskan solusi menyeluruh demi menjamin masa depan korban bencana. Pemerintah harus memastikan pemulihan sektor sosial masyarakat berjalan berdampingan dengan penanganan kedaruratan fisik.

β€œKemudian kesejahteraan masyarakat seperti sekarang sudah ada masalah ISPA, kemudian kondisi anak-anak yang pendidikannya terganggu itu juga harus segera teratasi dan bagaimana kedepannya itu harus segera ada solusinya,” pungkas Puan. (P-*/Khalied M)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami