PRIORITAS, 26/8/26 (Jakarta): Pola jemput bola jajaran Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum (Kemenkum) dengan mendekatkan berbagai layanan administrasi hukum kepada masyarakat melalui Festival Layanan AHU Berdampak di Bandung, Jawa Barat (Jabar) patut mendapat acungan jempol. Dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8/26), Direktur Jenderal AHU, Widodo mengatakan, festival yang digelar pada 29-31 Agustus 2026 tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk berkonsultasi mengenai berbagai persoalan administrasi hukum.
"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat stan. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat," ujarnya lagi.
Ia menyampaikan, masyarakat dapat memperoleh informasi dan berkonsultasi mengenai berbagai kebutuhan administrasi hukum dalam satu lokasi tanpa harus berpindah dari satu loket ke loket lainnya, selama tiga hari.
Memperoleh layanan langsung di lokasi
Ada berbagai layanan Ditjen AHU akan tersedia di Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung. Pengunjung dapat mengikuti klinik konsultasi, mencoba simulasi layanan digital, serta memperoleh layanan langsung di lokasi untuk jenis layanan yang memenuhi persyaratan.
Dijadwalkan, festival tersebut dihadiri Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Adapun lima direktorat Ditjen AHU akan membuka sejumlah layanan, antara lain pendaftaran perseroan perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Sementara itu, bagi pelaku usaha serta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), tersedia layanan pendaftaran perseroan perorangan sekaligus edukasi mengenai pemilik manfaat (beneficial ownership).
Sedangkan masyarakat yang membutuhkan dokumen untuk keperluan lintas negara juga dapat berkonsultasi mengenai apostille.
Pencatatan wasiat
Di samping itu, tersedia layanan kewarganegaraan, fidusia, kenotariatan, PPNS, hingga layanan terkait pencatatan wasiat.
Juga, festival tersebut menyediakan program "Pasti Ada Solusi" edisi khusus yang dirancang untuk menangani persoalan aktual masyarakat dengan melibatkan unit atau pejabat terkait.
Karenanya, dengan program tersebut, masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan umum, tetapi juga berkesempatan mendapatkan pendampingan atas persoalan yang mereka hadapi.
Mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi
Selanjutnya Widodo mengatakan, pola pelayanan tersebut penting untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi. Teknologi, kata dia, seharusnya tidak membuat pelayanan semakin jauh, tetapi justru mempermudah masyarakat mendapatkan kepastian.
"Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya," katanya lagi.
Di samping pelayanan publik, festival tersebut menjadi ruang pembahasan kebijakan dengan membedah empat rancangan undang-undang (RUU), yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan.
Adapun pembahasan tersebut melibatkan pakar, akademisi, praktisi, serta pemangku kepentingan terkait.
Sebagaimana Antara melansir, festival bertema "Transformasi Layanan AHU yang Berdampak" tersebut menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, serta sivitas akademika. (P-*/jr)
