PRIORITAS, 15/9/26 (Gorontalo): Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mendorong perubahan pola pembiayaan berbagai kegiatan daerah dengan memperkuat keterlibatan sektor swasta. Ia menilai langkah tersebut penting untuk membantu pemerintah menghemat anggaran. Bahkan untuk memastikan arah belanja daerah lebih banyak pada program yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
Gusnar menyampaikan gagasan itu saat memberikan tanggapan terhadap pandangan fraksi DPRD Provinsi Gorontalo dalam rapat paripurna, Senin (14/9/2026). Ia menilai pengembangan kegiatan yang bersifat seremonial, promosi daerah maupun sebagian agenda olahraga sudah dapat melalui skema kemitraan dengan perusahaan dan sponsor.
Pemerintah cukup menjadi pengarah
Menurut Gusnar, mulai 2027 pemerintah daerah perlu mengurangi keterlibatan pembiayaan langsung untuk kegiatan yang memungkinkan mendapatkan dukungan swasta. Organisasi perangkat daerah tetap berperan, tetapi lebih mengarahkannya sebagai penggerak dan pengawas dari sisi pemerintah.
Ia bahkan meminta agar pola tersebut tidak hanya menjadi wacana. Kegiatan seperti Gorontalo Half Marathon dan berbagai festival daerah dinilai memiliki potensi untuk dibiayai melalui sponsorship. Dengan demikian tidak seluruh kebutuhan anggarannya dibebankan kepada APBD.
Gusnar juga menyinggung pelaksanaan Gorontalo Festival Karawo. Menurut dia, kegiatan promosi budaya seperti itu dapat menjadi ruang kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Terutama dalam hal pembiayaan penyelenggaraan dan promosi.
Anggaran untuk kebutuhan masyarakat
Kebijakan memperluas kemitraan dengan swasta berkaitan erat dengan kondisi fiskal daerah yang semakin terbatas. Pemerintah Provinsi Gorontalo memproyeksikan kemampuan fiskal 2027 sekitar Rp1,2 triliun. Angka ini lebih rendah dibandingkan APBD 2026 yang berada di kisaran Rp1,6 triliun.
Ruang fiskal yang semakin sempit, menuntut pemerintah melakukan seleksi lebih ketat terhadap belanja. Program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat kiranya memperoleh prioritas. Sementara kegiatan yang dapat pembiayaanya melalui sumber non-APBD seharusnya tidak terlalu membebani keuangan daerah.
Gusnar menilai efisiensi tersebut bukan berarti pemerintah menghentikan berbagai kegiatan daerah. Sebaliknya, pemerintah ingin membangun pola kerja baru dengan memberikan ruang lebih besar kepada dunia usaha untuk mengambil bagian dalam agenda pembangunan.
Mulai efisiensi belanja
Selain mendorong keterlibatan swasta, pemerintah juga tengah mengevaluasi sejumlah komponen belanja. Salah satu yang Gusnar sebutkan adalah usulan anggaran pakaian dinas gubernur yang turun dari sekitar Rp226 juta menjadi Rp100 juta.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menekan belanja yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat. Penghematan di berbagai pos kiranya dapat memberikan ruang lebih besar untuk membiayai program prioritas pembangunan.
Pada saat yang sama, pembahasan APBD 2027 masih menunggu perhitungan Dana Bagi Hasil (DBH). Komponen tersebut nantinya akan menjadi salah satu bahan pembahasan lebih lanjut antara pemerintah provinsi dan DPRD.
Minta OPD satukan langkah
Melansir Antara News, untuk memastikan arah kebijakan tersebut berjalan seragam, Gusnar berencana mengumpulkan seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah bersama Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo.
Pertemuan itu akan berguna untuk menyamakan persepsi sekaligus menyiapkan jawaban pemerintah terhadap berbagai pandangan fraksi DPRD dalam pembahasan anggaran.
Pemerintah daerah berharap, kebijakan memperkuat kemitraan dengan swasta tidak hanya mengurangi tekanan terhadap APBD. Tapi juga membuka ruang partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
Dengan pola tersebut, pemerintah dapat lebih berkonsentrasi pada program strategis dan pelayanan publik. Sementara kegiatan promosi, olahraga maupun seremonial yang memiliki potensi komersial dapat dikembangkan melalui kolaborasi dengan sektor swasta. (P-*/Ant-sm)
