PRIORITAS, 23/10/2026 (Manado): Ketua Presidium Daerah IKA GMNI Sulawesi Utara Falen Umbokahu, mengapresiasi langkah Polda Sulut menahan dua eks pejabat Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Namun, mantan Bendahara DPC GMNI Minahasa ini juga meminta agar penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, adil, dan tanpa pandang bulu, serta wajib menghormati prinsip praduga tak bersalah.
Ia menjelaskan, UU No 19 Tahun 2019 mengatur penanganan dugaan korupsi serta kewenangan kepolisian melakukan penyidikan atas dugaan penyalahgunaan anggaran negara.
Lebih lanjut Falen mengatakan, Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak atas pengakuan sebagai orang yang tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan.
Oleh karena itu dia berharap proses penyidikan berjalan transparan, berbasis bukti sah agar tidak muncul narasi kriminalisasi di ruang publik.
“Penyidikan korupsi harus berpedoman pada bukti yang sah, tidak boleh dibangun hanya dari tuduhan publik,” ucap Falen.
Diapun memberikan masukan produktif, yakni penyidik wajib mengumpulkan bukti secara obyektif, menjaga praduga tak bersalah, serta merilis informasi secara akurat guna mencegah kriminalisasi atau pencitraan seolah‑olah seseorang sudah bersalah sebelum ada putusan pengadilan.
"Perlu diperhatikan bahwa penahanan ini baru tahap penyidikan, bukan berarti kedua orang dimaksud sudah dinyatakan bersalah," ujarnya.
Seperti diberitakan, penanganan kasus dugaan korupsi dana media di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memasuki babak baru.
Polda Sulut resmi menahan mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulut, Steven Liow (disingkat SL), bersama mantan Kepala Bidang, Cristian Iroth (disingkat CI).
Keduanya ditahan pada Kamis (22/10) dalam perkara dugaan korupsi dana media tahun anggaran 2023‑2024 yang disebut mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 7,5 miliar.
Penahanan ini menandai naiknya tahap penyidikan atas dugaan penyalahgunaan anggaran publik tersebut.(P-Deon Y. Wonggo)
