Dari kiri, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy, advokat Novi Kolinug dan AsPidsus Zein Yusri Munggaran. (Kolase Antara/Instagram kejari magelang)
PRIORITAS, 2/9/26 (Manado) : Asisten Pidana Khusus (AsPidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut) akhirnya "meluruskan" pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) menyangkut status Daftar Pencarian Orang (DPO) Vonny Aneke Panambunan (VAP).
VAP adalah DPO yang ditangkap Tim Tangkap Buron (Tabur) Kejati Sulut di Mimika, Papua, dan kemudian dievakuasi ke Manado pada Senin (31/92026).
Beberapa jam setelahnya, Kajati Sulut Jacob Hendrik Pattipeilohy saat menghadiri sebuah acara di Kota Tomohon, memberikan keterangan kepada wartawan bahwa status DPO VAP berkaitan dengan perkara korupsi proyek pemecah ombak di Likupang.
Kajati Pattipeilohy bahkan menekankan penangkapan VAP ini merupakan salah satu prioritasnya sebagai pimpinan tertinggi di jajaran Kejaksaan di Sulawesi Utara.
Namun demikian, statemen Jacob Hendrik Pattipeilohy ini kemudian dibantah Novi Kolinug, advokat yang pernah mendampingi VAP dalam perkara pemecah ombak.
"(Perkara) Pemecah ombak (itu) vonisnya empat tahun, sudah inkrah dan telah dijalani Ibu VAP hingga selesai, kenapa ada DPO lagi dalam kasus yang sama. Dalam hal ini Pak Kajati kurang cermat," sergahnya menanyakan seperti diberitakan sebelumnya.
Sementara, pemberitaan beberapa media yang mengutip salah satu pejabat Kejati menyebut, DPO VAP dalam perkara lain dan bukan seperti keterangan Kajati di Tomohon itu, sehingga terdapat dua pernyataan yang berbeda.
Belakangan, AsPidsus, Zein Yusri Munggaran, memberikan keterangan yang secara tidak langsung "seperti mengoreksi" Kajati-nya berkaitan dengan pernyataan soal status DPO VAP tersebut.
Dalam keterangannya pada wartawan, Selasa (1/9/2026), penjelasan Zein sangat berbeda dengan keterangan Kajati Jacob Hendrik Pattipeilohy pada wartawan di Tomohon.
Meski tidak mengatakan penjelasan itu untuk meluruskan Kajati, dia tegas menyatakan VAP ditetapkan sebagai tersangka sejak 13 Agustus 2024 atas kasus pengadaan tanah untuk pembangunan dan perluasan RSUD Maria Walanda Maramis di Minut, yang merugikan negara hingga Rp 19,8 miliar.
"Kasusnya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembelian lahan perluasan RSUD Maria Walanda Maramis di Minut," bebernya seperti dilansir dari detik.com.
Menurut dia, VAP dijerat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai dakwaan primer, sementara dakwaan subsider menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 55 UU Tipikor.
Ubah nomenklatur
Menurut AsPidsus Zein, VAP diduga mengubah nomenklatur pekerjaan menjadi kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan RSUD Maria Walanda Maramis.
Tanah yang dibayarkan tersebut diduga merupakan milik VAP dengan luas sekitar 2 hektare. Namun, proses pembayaran disebut dilakukan dengan menggunakan sekretaris pribadi VAP yang seolah-olah bertindak sebagai pemilik lahan.
"Tanah milik tersangka dengan luas kurang lebih 2 hektare dibayar dengan cara tersangka menggunakan sekretaris pribadinya seolah-olah sebagai pemilik lahan," katanya seperti kutipan di detik.com tersebut.
Meski demikian, Zein menyebut seluruh hasil pembayaran tanah tersebut pada akhirnya diterima oleh VAP dengan nilai sekitar Rp 19,8 miliar.
"Lahan tersebut ternyata tidak memenuhi persyaratan untuk pembangunan RSUD Maria Walanda Maramis," jelas Zein.
Lebih lanjut, Zein mengatakan kasus tersebut sebenarnya telah bergulir cukup lama. Kejati Sulut menerbitkan surat perintah penyidikan pada 13 Agustus 2024, sekaligus menetapkan VAP sebagai tersangka.
"Setelah penetapan tersangka, penyidik telah melayangkan panggilan pemeriksaan sebanyak tiga kali pada 14 Agustus, 23 Agustus, dan 3 September tahun 2024," ucapnya.
Namun, VAP disebut tidak memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut. Kejati Sulut kemudian menetapkannya sebagai daftar pencarian orang (DPO) pada 12 September 2024. "Jadi sudah hampir dua tahun VAP menjadi DPO," ujar Zein.
Zein menyebut perkara dugaan korupsi pengadaan tanah tersebut juga berkaitan dengan 5 terpidana yang perkaranya telah berkekuatan hukum tetap hingga tingkat kasasi. Salah satu pihak yang telah dipidana disebut merupakan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Minut.
"Kelima terpidana sebelumnya Jemmy Kuhu, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Minut, Vicky Luntungan, mantan Camat Airmadidi, Mieke Grits Loho, selaku pembeli 8 bidang tanah VAP, Suparman, ASN pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Minut dan Yunan Muarof, Pejabat Pembuat Teknis Kegiatan (PPTK) ASN di RSUD Maria Walanda Maramis," ucapnya.
Terkait dugaan keterlibatan sekretaris pribadi VAP yang disebut digunakan sebagai pihak yang seolah-olah menjadi pemilik lahan, Zein mengatakan pihaknya masih melihat perkembangan penyidikan. Zein juga memastikan kerugian negara dalam perkara tersebut hingga kini belum dikembalikan.
"Terkait ada nama sekretaris pribadinya nanti kita lihat perkembangan selanjutnya dan kerugian negara ini belum dikembalikan," katanya.
Untuk kepentingan penyidikan, VAP kini ditahan selama 20 hari ke depan. Dalam perkara ini, VAP terancam hukuman pidana paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup, sesuai pasal yang disangkakan.
Pihak Kejati Sulut menegaskan bahwa seluruh proses penanganan perkara dilakukan secara profesional dan transparan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.(P/dg)
