Oleh Kolonel Inf Muchlis Gasim
Kepala Sub-Dinas Penerangan Khusus Dinas Penerangan Angkatan Darat
Pada 22 Oktober 2026, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak berdiri di Miangas, pulau yang letaknya lebih dekat ke Filipina daripada ke ibu kota provinsinya sendiri.
Ia meninjau Titik Nol, pos pengamanan, fasilitas lintas batas, dan sekolah. Hal yang dicatat dari warga sederhana saja: sumur bor, jalan desa, dan revitalisasi sekolah.
Sepekan sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto melantiknya sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil (BNPPDT). Badan yang sejak 2010 mengelola perbatasan, kini juga ditugasi memperhatikan daerah terpencil.
Di Miangas, dua tugas itu terlihat di satu pulau. Batas negara sudah ditandai dengan titik yang koordinatnya pasti. Kebutuhan warganya baru tercatat; urutan dan pelaksananya sedang disusun.
Titik itu sendiri punya riwayat. Pada 1928, Miangas, yang dalam berkas perkara disebut Palmas, menjadi sengketa antara Belanda dan Amerika Serikat di Mahkamah Arbitrase Permanen.
Arbiter tunggal Max Huber memenangkan Belanda bukan karena siapa yang lebih dulu menemukan pulau itu, melainkan karena siapa yang menyelenggarakan kewenangan negara di sana secara terus-menerus dan damai.
Kini, batas laut dengan Filipina telah disepakati pada 2014 dan disahkan Indonesia melalui undang-undang pada 2017. Pelajaran dari 1928 tetap berlaku dalam bentuk yang lebih sehari-hari.
Dua tugas di satu pulau itu juga dua butir Asta Cita. Asta Cita kedua berisi pemantapan pertahanan dan keamanan serta kemandirian bangsa, termasuk di bidang pangan, energi, dan air. Asta Cita keenam menekankan pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan dan pemberantasan kemiskinan.
Di pulau seperti Miangas, keduanya tidak berjalan sendiri-sendiri. Sumur bor adalah urusan kesejahteraan, sekaligus urusan kemampuan sebuah wilayah bertahan.
Pertanyaannya kemudian: dengan ukuran apa negara memilih wilayah yang didahulukan?
BNPP tidak memulai dari nol. Untuk 2025–2029, badan ini bekerja dengan 299 kecamatan prioritas, terdiri atas 204 kecamatan perbatasan dan 95 kecamatan dalam delineasi pusat kegiatan strategis nasional. Ukuran perkembangannya mencakup pendidikan, kesehatan, pasar, air minum, dan sanitasi. Kesejahteraan sudah lama menjadi bagian pengelolaan perbatasan.
Namun, satuannya kecamatan, sedangkan Asta Cita keenam berbicara tentang desa. BNPP mengenali selisih itu pada September 2024. Dalam satu kecamatan perbatasan bisa ada desa yang jalannya baik dan desa yang airnya harus dijemput dengan perahu. Data kecamatan cukup untuk menentukan arah, tetapi untuk memilih antara sumur bor dan dermaga, yang diperlukan data desa.
Karena itu, salah satu pekerjaan awal BNPPDT adalah menentukan ukuran. Pada 26 Oktober, BNPPDT bersama Kantor Staf Presiden membahas pemetaan dan kriteria daerah terpencil sebagai dasar rencana induk dan rencana aksi. Kriteria itulah yang kelak menentukan kebutuhan siapa yang masuk ke perencanaan.
Terpencil dan tertinggal
Orang wajar bertanya mengapa jalan ini yang dipilih. Indonesia sudah memiliki Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, lengkap dengan indeks desa, dana, dan pendamping.
Mengapa perhatian pada daerah terpencil tidak dipusatkan di sana? Menambah penugasan bisa berarti menambah meja koordinasi, dan setiap meja tambahan memakan waktu sebelum sumur bor benar-benar digali.
Separuh pertanyaan itu tepat. Penugasan baru memang tidak dengan sendirinya mempercepat pembangunan. Separuh lainnya bertumpu pada anggapan bahwa terpencil dan tertinggal adalah hal yang sama.
Ketertinggalan diukur dengan indikator: berapa desa belum memiliki layanan kesehatan, berapa rumah tangga belum mendapat air minum layak. Untuk itu, jalur desa adalah alat yang paling tepat.
Keterpencilan lebih dekat pada geografi. Pertanyaannya berapa jalur yang tersedia untuk mencapai sebuah tempat, dan apa yang terjadi ketika satu-satunya jalur terputus. Sebuah desa bisa memiliki puskesmas dan sekolah, tetapi tetap terpencil bila obat dan guru hanya datang lewat kapal yang jadwalnya bergantung pada cuaca.
Ketika menyerahkan kepemimpinan badan ini pada 19 Oktober, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebut Enggano dan Nias di samping Rondo. Enggano dan Nias tidak berdiri di garis batas negara, tetapi berbagi persoalan dengan pulau-pulau perbatasan: logistik laut, pelabuhan, dan akses yang bertumpu pada satu jalur. Wilayah seperti itu lebih sedikit pilihannya dan lebih rapuh ketika jalurnya terganggu. Di situlah dua Asta Cita tadi bertemu.
Persoalan semacam itu jarang selesai di satu kementerian. Ia memerlukan pendekatan kewilayahan lintas instansi, cara kerja yang selama 16 tahun diasah badan pengelola perbatasan.
Pembangunan teknis tetap dijalankan kementerian dan lembaga sesuai tugasnya; BNPPDT menyambungkan jalur-jalur itu, tidak menggantikannya. Pada 28 Oktober, misalnya, BNPPDT bersama sejumlah kementerian membahas persiapan survei empat ruas jalan perbatasan di Kalimantan Utara.
India menempuh jalan serupa dengan perangkat berbeda. Pada April 2025, pemerintahnya menyetujui tahap kedua Vibrant Villages Programme, yang kini menjangkau 1.954 desa di perbatasan daratnya.
Program itu tidak berhenti pada daftar desa; ia disertai mekanisme untuk menyelaraskan program berbagai kementerian dengan kebutuhan desa perbatasan. Pola itu tidak bisa disalin ke negara kepulauan, yang keterpencilannya sering tidak berkaitan dengan batas internasional.
Pelajarannya tetap berlaku: daftar wilayah prioritas baru bekerja bila setiap nama di dalamnya punya jalan menuju kewenangan dan anggaran.
Kembali ke Miangas
Sekolah yang ditinjau Maruli adalah SMP Nanusa Miangas. Di pulau yang sama berdiri SD Negeri Miangas, dibuka pada 5 Agustus 1976. Hampir 50 tahun sekolah dasar itu menjadi rumah belajar anak-anak di batas negara, dan tahun ini ruang kelasnya direvitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama prajurit TNI Angkatan Darat.
Kunjungan Maruli pada Oktober menambah catatan yang melengkapinya: air, jalan, dan sekolah yang dapat dicapai dan dipakai setiap hari.
Anak-anak di sana tidak mengenal angka indeks atau kode kecamatan. Hal yang mereka kenal adalah jarak ke air bersih pagi ini dan ruang kelas yang bisa dipakai besok. Di Miangas, kedaulatan pernah dibuktikan dengan kehadiran. Hari ini, kehadiran itu berbentuk sumur, jalan, dan ruang kelas.
Tulisan adalah opini yang dikutip utuh dari Antara
