Oleh Stefan Obadja Voges **)
SECARA Hukum, tindakan penyadapan terhadap Presiden tersebut legal jika didasarkan atas perintah undang-undang yang sah (by lawful authority) dan dalam rangka penegakan hukum atau keamanan negara.
Sebaliknya, jika penyadapan dilakukan tanpa melalui prosedur yuridis yang valid, maka tindakan penyadapan terhadap Presiden tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana siber berat atau pelanggaran hak konstitusional, bahkan dapat mengarah pada perbuatan makar.
Pisau analisis hukum tata negara dan hukum pidana membedakan kondisinya ke dalam dua kategori:
1.Kapan Presiden boleh disadap? (Intersepsi Legal)
Indonesia sebagai negara hukum, menempatkan Presiden setara di muka hukum (equality before the law), sehingga hak privasi komunikasi seorang Presiden termasuk derogable rights (hak yang dapat dibatasi) demi kepentingan publik yang lebih besar. Penyadapan dapat dinyatakan legal jika memenuhi unsur berikut:
• Tujuan Penegakan Hukum (Due Process of Law):
Dilakukan untuk menyelidiki kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) seperti korupsi.
Lembaga seperti KPK memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang untuk menyadap penyelenggara negara tanpa pandang bulu jika ada indikasi tindak pidana yang kuat.
• Keamanan Nasional (State Security): Berdasarkan UU Intelijen Negara, intersepsi diperbolehkan demi mendeteksi ancaman kedaulatan, spionase, atau terorisme.
• Sarat Prosedur Formal: Harus diterbitkan melalui berkas resmi—seperti Laporan Polisi, Surat Perintah Penyelidikan/Penyidikan (Sprindik), atau izin tertulis dari pengadilan/pimpinan lembaga penegak hukum—bergantung pada rezim undang-undang yang digunakan.
2.Kapan Penyadapan Presiden Menjadi Kriminal? (Intersepsi Ilegal)
Penyadapan terhadap Presiden menjadi tindakan pidana (ilegal) apabila memenuhi unsur-unsur pelanggaran hukum berikut:
• Tanpa Hak dan Melawan Hukum (Unauthorized Interception): Sesuai dengan Pasal 31 UU ITE, siapa pun dilarang keras melakukan intersepsi atau penyadapan atas dokumen atau informasi elektronik milik orang lain tanpa hak.
• Penyalahgunaan Wewenang (Abuse of Power / Detournement de Pouvoir): Jika oknum aparat penegak hukum menggunakan fasilitas sadap resmi negara (seperti sistem LIMS kepolisian) untuk memata-matai Presiden demi kepentingan faksi, politik, atau pribadi di luar koridor hukum acara pidana.
• Insubordinasi dan Ancaman Makar: Karena Presiden merupakan Kepala Negara sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Kesiapan Negara, penyadapan ilegal dari instrumen di bawah eksekutif dinilai sebagai bentuk pembangkangan struktural (insubordinasi). Jika tujuannya melumpuhkan fungsi pemerintahan atau membocorkan rahasia kedaulatan negara, tindakan ini diklasifikasikan sebagai tindak pidana makar terhadap keselamatan pimpinan negara (Pasal 104/191 KUHP).
Landasan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK)
Prinsip pembatasan sadap ini diperkuat oleh sejumlah putusan penting yudisial di Indonesia:
• Putusan MK No. 5/PUU-VIII/2010: Menyatakan penyadapan adalah pembatasan HAM berat atas privasi, sehingga tata cara penegakannya tidak boleh sembarangan dan wajib diatur secara ketat oleh undang-undang demi menghindari kesewenang-wenangan.
• Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016: Menegaskan bahwa hasil penyadapan hanya sah dijadikan alat bukti hukum di pengadilan jika operasi intersepsi tersebut dilakukan secara resmi oleh institusi yang berwenang atas perintah undang-undang yang sah.
Jadi, pada intinya, Presiden bisa dan boleh disadap secara hukum, namun hanya dalam koridor penegakan hukum resmi yang dijamin undang-undang. Di luar dari pemenuhan hukum acara tersebut, penyadapan terhadap kepala negara adalah kejahatan siber berisiko tinggi yang mengancam keamanan nasional.
Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang marak diberitakan saat ini, dilakukan oleh mantan Kapolri sekaligus eks Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Listyo Sigit Prabowo bersama dua jenderal polisi lainnya (Irjen Ahrie Sonta dan Irjen Eko Hadi Santoso) melalui sistem penyadapan resmi tanpa prosedur sah.
Hingga saat ini, motif dan tujuan pasti dari aksi penyadapan tersebut masih didalami oleh aparat penegak hukum, namun kasus ini memicu berbagai perkembangan penting:
Kronologi dan Fakta Kasus
• Waktu Kejadian: Penyadapan diduga berlangsung dalam kurun waktu 2025 hingga 2026.
• Metode Penyadapan: Para tersangka menggunakan Lawful Interception Management System (LIMS) milik kepolisian namun memasukkan nomor telepon target tanpa proses penyelidikan atau verifikasi hukum yang sah (illegal tapping).
• Penghapusan Bukti: Pada Oktober 2026, para tersangka diduga memerintahkan penghapusan file atau log hasil sadapan di komputer sistem terkait.
• Pengungkapan: Kasus ini mulai terbongkar setelah ada laporan polisi pada 30 Oktober 2026 yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto kepada Presiden Prabowo.
Pendalaman Motif dan Dugaan Hukum
• Indikasi Makar dan Pelumpuhan Pemerintahan: Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa penyidik mendalami adanya indikasi keinginan melumpuhkan Presiden sehingga tidak mampu menjalankan kekuasaan, yang mulai mengarah pada dugaan tindak pidana makar (Pasal 191/193 KUHP Nasional). Namun, di sisi lain, pemerintah juga masih menelaah apakah murni pelanggaran intersepsi siber.
• Pasal Berlapis: Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, termasuk ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan ancaman hukuman hingga 10 tahun penjara.
• Target Lain: Selain nomor ponsel Presiden Prabowo, penyidikan mengungkap bahwa penyadapan ilegal tersebut juga menyasar sejumlah pejabat negara, menteri, pimpinan partai politik, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha.
Menarik ditunggu hasilnya, banyak pertanyaan yang menggelayut; apakah vonis yang akan dijatuhkan kepada para tersangka? Bagaimana proses hukum (due process of law) yang akan ditempuh oleh pemerintah? Apakah info dan data yang diperoleh selama penyadapan akan dijadikan bukti dalam persidangan? ***
*) Sebuah kajian/analisis
**) Pakar hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dan analis dan pengamat hukim dan politik dari Justicia Society
