PRIORITAS, 26/10/26 (Jakarta): Pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) harus menjadi prioritas utama pemerintah Indonesia di samping penegakan hukum.
Hal tersebut disampaikan Direktur Pusat Studi dan Advokasi Hukum Sumber Daya Alam (Pustaka Alam), Muhamad Zainal Arifin, terkait evaluasi berkala terhadap strategi tata kelola lahan nasional.
Menurut Zainal, karhutla merupakan masalah kompleks yang melibatkan berbagai variabel sistemik, bukan sekadar pelanggaran hukum semata.
"Karhutla bukan hanya masalah pelanggaran hukum, melainkan juga persoalan tata kelola lahan, pengawasan, kondisi ekosistem, cuaca, dan efektivitas pencegahan," ujar Zainal dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (26/10/26).
Mengapa sanksi hukum saja tidak cukup?
Menurut Zainal, meskipun sanksi hukum mampu memberikan efek jera bagi pelaku, instrumen ini tidak otomatis menghilangkan risiko kebakaran di lapangan.
Faktor lingkungan dan status lahan, katanya, memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap potensi terjadinya karhutla.
Zainal menyoroti beberapa faktor kerentanan yang belum terselesaikan oleh sanksi hukum seperti tingkat kekeringan tinggi pada musim-musim tertentu, dan kerusakan hidrologi lahan gambut yang memicu tanah mudah terbakar.
Faktor lainnya adalah akumulasi bahan bakar alami (serasah dan vegetasi kering), serta maraknya areal open access atau lahan tak bertuan yang minim pengawasan.
"Perlu adanya evaluasi apakah kebijakan yang selama ini dijalankan benar-benar menyelesaikan akar persoalan," tambah Zainal, seperti dilansir dari Antara.
Fakta lapangan: 83% karhutla berada di luar konsesi perusahaan
Data dari MapBiomass periode Januari–Agustus 2026 menunjukkan fakta krusial: sekitar 83 persen luas lahan yang terbakar berada di luar wilayah konsesi perusahaan.
Fakta ini membuktikan bahwa strategi pengendalian karhutla saat ini memiliki celah besar, yaitu fokus pengawasan keliru – kebijakan yang hanya bertumpu pada pengawasan korporasi gagal menjangkau sebagian besar wilayah berisiko nasional.
Selain itu, perlunya audit wilayah. Area yang mengalami kebakaran berulang harus segera diaudit untuk memetakan penyebab utama, kegagalan sistem pencegahan, dan memperjelas otoritas yang wajib melakukan pengendalian.
Kritik terhadap penerapan Strict Liability
Zainal menilai bahwa prinsip strict liability (pertanggungjawaban mutlak) yang selama ini digunakan untuk menggugat perusahaan belum terbukti efektif menekan angka kebakaran jangka panjang.
Statistik menunjukkan kasus karhutla tetap berulang meski banyak korporasi telah diseret ke pengadilan.
"Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan strict liability, terutama dalam menentukan nilai ganti rugi yang dituntut. Selama ini tuntutan yang diajukan tidak jelas dampaknya terhadap pencegahan kebakaran pada masa depan," jelas Zainal.
Belajar dari strategi mitigasi global
Diungkapkan, sebagai bentuk komparasi, negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan sejumlah negara di Eropa menerapkan pendekatan yang berbeda dalam mengatasi karhutla.
Mereka tidak hanya mengandalkan jalur hukum pasca-kejadian, melainkan memperkuat fondasi mitigasi melalui pemetaan risiko yaitu identifikasi wilayah rawan secara akurat berbasis data cuaca dan satelit.
Fondasi mitigasi lainnya adalah pengelolaan vegetasi dengan mengontrol akumulasi bahan mudah terbakar di hutan, sistem peringatan dini berupa respons cepat sebelum api menyebar luas, serta pemadaman terpadu dengan melakukan kolaborasi lintas sektor yang taktis saat konflagrasi terjadi.
Hal lainnya adalah aspek hukum di negara-negara tersebut tidak menerapkan strict liability secara otomatis. Mereka menggunakan asas pertanggungjawaban kausalitas untuk membuktikan secara adil apakah perusahaan merupakan penyebab langsung dari kebakaran tersebut atau tidak.
"Indonesia perlu belajar bahwa keberhasilan penanganan karhutla bukan diukur dari besarnya nilai gugatan, tetapi dari kemampuan mencegah kebakaran dan membuktikan tanggung jawab hukum secara adil," ujar Zainal. (P-*/ht)
