PRIORITAS, 16/7/2026 (Jakarta): Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta menjadwalkan sidang perdana banding perkara korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim, pada Rabu (5/8). Persidangan tersebut akan digelar secara terbuka untuk umum.
Juru Bicara PT DKI Jakarta Catur Iriantoro mengatakan sidang banding akan dipimpin Ketua Majelis Hakim Subachran Hardi Mulyana dengan didampingi hakim anggota Catur Iriantoro dan Hotma Maya Marbun.
"Sidang pertama terbuka untuk umum," kata Catur kepada wartawan di Jakarta, Kamis.
Proses banding ini merupakan tindak lanjut setelah Nadiem secara resmi mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Juli 2026 atas putusan yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara dalam perkara korupsi pengadaan Chromebook.
Kuasa hukum Nadiem, Zaid Mushafi, menyampaikan memori banding yang diajukan berisi keberatan terhadap sejumlah pertimbangan majelis hakim tingkat pertama. Pihaknya meminta majelis hakim di tingkat banding memeriksa kembali fakta-fakta persidangan yang dinilai belum dipertimbangkan secara tepat.
"Dalam permohonan banding kami ini, kami meminta kepada majelis hakim pengadilan tinggi untuk menyidangkan kembali, membuka lagi fakta-fakta yang menjadi pertimbangan hakim di tingkat pertama," ujar Zaid.
Salah satu poin yang dipersoalkan ialah penilaian hakim mengenai surat kuasa pengelolaan saham Nadiem di PT Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB) dan PT Gojek Indonesia. Menurut Zaid, pemberian kuasa tersebut justru dilakukan untuk menghindari konflik kepentingan, bukan sebagai formalitas untuk menutupi adanya konflik kepentingan.
Ia juga mengeklaim seluruh saksi dan alat bukti yang dihadirkan selama persidangan tidak menunjukkan adanya perintah ataupun koordinasi dari Nadiem kepada pihak penerima kuasa.
Sementara itu, Kejaksaan Agung turut mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menjatuhkan hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna mengatakan salah satu materi yang akan dimuat dalam memori banding jaksa berkaitan dengan status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem.
Dalam putusan sebelumnya, Nadiem dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management (CDM) di lingkungan Kemendikbudristek pada periode 2019–2022.
Selain dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, Nadiem juga dikenai denda Rp1 miliar subsider 190 hari kurungan serta diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp809,59 miliar subsider lima tahun penjara.
Majelis hakim menyatakan uang tersebut berasal dari PT Aplikasi Karya Anak Bangsa melalui PT Gojek Indonesia, dengan sebagian besar sumber dana berasal dari investasi Google senilai 786,99 juta dolar AS. Perbuatan tersebut dinilai mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp1,56 triliun.
Dalam perkara yang sama, Nadiem dinyatakan melakukan tindak pidana korupsi bersama tiga terdakwa lain yang telah lebih dahulu divonis, yakni Ibrahim Arief alias Ibam, Mulyatsyah, dan Sri Wahyuningsih. Sementara itu, satu terdakwa lainnya, Jurist Tan, hingga kini masih berstatus buron. (P-Gio R)
