PRIORITAS, 11/9/26 (Parigi Moutong): Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah, memperpanjang status tanggap darurat banjir selama 14 hari.
Perpanjangan berlaku di dua wilayah terdampak, yakni Kecamatan Parigi Utara dan Kecamatan Kasimbar. Kebijakan itu diambil karena sejumlah infrastruktur masih membutuhkan penanganan.
Pelaksana tugas Kepala BPBD Parigi Moutong Moh Rivai mengatakan pemerintah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan teknis. Status tanggap darurat di Kasimbar semula akan berakhir Jumat, 11 September 2026. Namun pemerintah memperpanjangnya mulai 12 hingga 25 September 2026.
Sementara itu, status darurat di Parigi Utara sebelumnya berakhir pada 8 September. Namun pemerintah memperpanjangnya mulai 9 hingga 22 September 2026.
Pemkab Parigi Moutong saat ini masih memperbaiki jaringan air bersih. Tim juga memasang geobag di bantaran sungai dan melakukan normalisasi sungai. BPBD memasang geobag sepanjang 500 meter di sungai Desa Laemanta, Kecamatan Kasimbar. Tim juga memperbaiki jaringan pipa air bersih di wilayah tersebut.
Rivai mengatakan pemulihan berlangsung melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat. Pihaknya melakukan langkah itu agar layanan dasar warga segera kembali normal.
Warga masih membutuhkan pasokan air
Desa Laemanta menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak berat akibat banjir pada 28 Agustus 2026. Jaringan air bersih di desa itu belum kembali berfungsi. Rehabilitasi intake di bagian hulu sungai masih berlangsung setelah terdampak banjir.
Mengatasi masalah tersebut, BPBD kini memasok air bersih menggunakan mobil tangki. Langkah itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga selama proses perbaikan. Sementara di Desa Toboli Barat, Kecamatan Parigi Utara, BPBD bersama warga juga memperbaiki jaringan air bersih yang rusak akibat banjir.
Tutup posko dan dapur umum
Di sisi lain, seperti dilansir dari Antara News, pemerintah mulai mengakhiri layanan posko induk dan dapur umum. Warga yang sebelumnya mengungsi telah kembali ke rumah masing-masing.
Meski masa pengungsian berakhir, proses pemulihan belum selesai. Sebab, pemerintah masih fokus memperbaiki fasilitas dasar yang terdampak banjir.
Perpanjangan status darurat memberi ruang bagi pemerintah untuk mempercepat pemulihan infrastruktur. Penanganan juga diarahkan untuk mengurangi risiko gangguan serupa di kemudian hari. (P-*/sm)
