PRIORITAS, 8/7/26 (Jakarta): Bank BJB turut berperan dalam mendukung Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 2026 di Jawa Barat dengan menyediakan bantuan senilai total Rp700 miliar bagi 35.000 penerima manfaat.
Pelaksanaan penyaluran bantuan tersebut dilakukan melalui sinergi bersama Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Jawa Barat II, serta Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.
“Kepercayaan tersebut semakin menegaskan peran strategis bank BJB sebagai mitra pemerintah dalam memastikan bantuan disalurkan secara tepat sasaran, transparan, dan akuntabel,” ucap Corporate Secretary Bank BJB Irwan Riswandi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (8/7/26).
Program BSPS
Sejak Maret 2026, Bank BJB mulai menyalurkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Barat.
Dalam pelaksanaannya, Bank BJB telah membantu proses pembukaan sebanyak 11.447 rekening dengan nilai penyaluran bantuan mencapai Rp172,15 miliar.
Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap dengan rincian, yaitu Tahap 1 sebanyak 1.981 rekening senilai Rp39,62 miliar, Tahap 2 dan 3 sebanyak 5.905 rekening dengan nilai Rp118,10 miliar, Tahap 4 sebanyak 275 rekening senilai Rp5,50 miliar, serta Tahap 4.2 sebanyak 3.286 rekening dengan total penyaluran Rp65,73 miliar.
Perjanjian kerja sama
Ia menjelaskan, Bank BJB juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) pada Selasa (30/6/26) sebagai langkah lanjutan setelah pelaksanaan Program BSPS 2026 dibagi ke dalam empat wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Selain memperbarui perjanjian kerja sama yang sebelumnya telah berlangsung, Bank BJB turut menandatangani tiga PKS baru bersama PPK 2, PPK 3, dan PPK 4 sebagai landasan hukum dalam proses penyaluran bantuan di masing-masing wilayah.
Dalam pelaksanaan program tersebut, Bank BJB berkolaborasi dengan seluruh PPK Rumah Swadaya dan Pengembangan Kawasan Permukiman agar mekanisme distribusi bantuan di setiap wilayah dapat berjalan secara terintegrasi melalui layanan perbankan Bank BJB.
Melalui skema tersebut, penyaluran bantuan diharapkan menjadi lebih efektif sekaligus memperkuat aspek tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pemerintah. (P-*r/Zamir Ambia)
