PRIORITAS, 23/10/26 (Buntok, Kalteng): Penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk penyandang disabilitas di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dikabarkan terhenti sejak pertengahan 2025.
Penerima tersebut adalah Ahi Leluni (32 tahun), warga RT 001/RW 001 Desa Kalahien. Kabar penghentian bantuan itu mencuat dalam sepekan terakhir dan menjadi perbincangan hangat di media sosial, khususnya di grup Facebook Aspirasi Masyarakat Barito Selatan (AMBS).
Berdasarkan investigasi dan informasi yang dihimpun jurnalis Beritaprioritas.com di Kalimantan Tengah, Ahi Leluni merupakan warga dengan keterbatasan fisik yang selama ini mengandalkan bansos PKH untuk memenuhi kebutuhan harian.
Ironisnya, sejak pertengahan tahun lalu, bantuan yang biasa ia terima tidak lagi cair tanpa adanya penjelasan resmi yang diterima keluarga.
Kasus ini memicu reaksi simpati dari warganet. Sejumlah anggota grup AMBS mempertanyakan mekanisme verifikasi dan validasi data penerima PKH di tingkat desa hingga kabupaten, terutama untuk kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
Keluarga berharap ada kejelasan serta solusi agar hak Ahi Leluni sebagai penerima manfaat dapat kembali dipulihkan.
Bukan kewenangan daerah
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Syahdani, menjelaskan bahwa pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengubah, menaikkan, maupun menurunkan status desil warga secara sepihak.
"Seluruh data penentuan desil dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) bersumber sepenuhnya dari pemerintah pusat melalui Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Sosial" beber Syahdani dalam wawancara bersama Beritaprioritas.com, via sambungan telepon, Jumat (23/10/26)
Manurut Syahdani, Dinas Sosial berkedudukan sebagai pengguna data (data user) yang mengandalkan data dari pusat, sementara pendataan langsung di lapangan dilakukan oleh petugas atau mitra BPS.
Kendati demikian, lanjut dia, Dinas Sosial menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti dan menerima usulan perbaikan data atau pengajuan sanggahan jika terdapat warga yang memenuhi kriteria layak namun mengalami kendala pada perubahan status desil.
Hidup sebatang kara mengandalkan rumah warisan
Ahi Leluni saat diwawancarai media ini pada Jumat (23/10/26), melalui sambungan telepon seluler, menyatakan bahwa dirinya merupakan seorang penyandang disabilitas yang hidup sebatang kara dan berstatus sebagai anak yatim piatu.
Ia tidak bekerja dan tinggal seorang diri tanpa ada anggota keluarga lain dalam satu Kartu Keluarga (KK).
Terkait tempat tinggal, Leluni menjelaskan bahwa rumah yang dihuninya saat ini merupakan bangunan warisan orang tuanya yang pernah mendapatkan perbaikan melalui program bedah rumah. Ia menyebutkan bahwa bantuan PKH yang biasa diterimanya berhenti sejak pertengahan tahun 2025.
Tanpa adanya pemberitahuan sebelumnya, dan ia mengaku, belum pernah dikunjungi oleh perangkat desa maupun pendamping sosial yang baru terkait penghentian tersebut.
Kenaikan status ekonomi
Pendamping Pemberdayaan Sosial Kemensos RI wilayah Kecamatan Dusun Selatan, Tomi Fajar Kusuma, menjelaskan bahwa Ani sebelumnya terdaftar sebagai penerima manfaat dua program bantuan, yakni PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) atau sembako.
"Syarat penerima program PKH maupun sembako wajib berada pada rentang Desil 1 hingga Desil 4. Berdasarkan hasil pemutakhiran data, status ekonomi yang bersangkutan tercatat mengalami peningkatan ke Desil 5," ujar Tomy saat dikonfirmasi Beritaprioritas.com, melalui sambungan telepon seluler, Jumat (23/10/26).
Tomi memaparkan bahwa penentuan kelompok kesejahteraan atau desil sepenuhnya merupakan kewenangan BPS melalui data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan sensus ekonomi.
Ia juga menyatakan bahwa yang bersangkutan belum pernah melapor ke kantor desa atau kepada pendamping saat bantuan tersebut terhenti. Kendati demikian, pihak pendamping berkomitmen mengawal usulan perbaikan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan-New Generation (SIK-NG) di desa.
Pemerintah desa ambil langkah koordinasi
Kepala Desa Kalahien, Eskariadi, menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan bahwa pihak desa baru mengetahui perihal tidak diterimanya bantuan tersebut setelah informasi mencuat.
"Kami dari pemerintah desa memohon maaf atas kejadian ini. Karena penetapan desil bukan ranah wewenang desa, kami masih menempuh koordinasi lanjutan bersama Dinas Sosial terkait opsi pengajuan surat sanggahan maupun menunggu pemutakhiran data terbaru dari BPS," tutur Eskariadi melalui pesan singkat, Jumat (23/10/26).
Pemerintah desa menyatakan akan berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan mengupayakan bantuan alternatif lain selama proses penyesuaian data berlangsung. (P-Ahmad Arbani)
