PRIORITAS, 31/10/26 (Buntok, Kalteng): Dinas Sosial Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, mendatangi kediaman Ahi Leluni, seorang perempuan penyandang disabilitas di Desa Kalahien, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah pada Sabtu (31/10/26)
Kunjungan dilakukan setelah ada laporan warga penyandang disabilitas tersebut tidak lagi menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sejak pertengahan 2025. Penyebabnya adalah data yang tidak valid alias “ngawur”.
Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Syahdani, mengatakan hasil penelusuran data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial-Next Generation (SIKS-NG) menunjukkan data yang bersangkutan berada di Desil 5.
"Berdasarkan penelusuran data melalui aplikasi SIKS-NG, beliau berada di Desil 5 yang artinya tidak dapat bantuan dari pemerintah, padahal melihat fakta di lapangan beliau layak untuk dibantu karena penyandang disabilitas dan tidak bekerja, hanya mengharapkan bantuan dari keluarga," ujar Syahdani kepada Beritaprioritas.com di Buntok, Sabtu (31/10/26).
Kunjungan pejabat daerah dan penyerahan sembako
Kadinsos Barsel bersama rombongan yang didampingi aparat Desa Kalahien menyerahkan bantuan sembako langsung kepada yang bersangkutan.
Agenda peninjauan tersebut, kata Syahdani, dihadiri Bupati Barito Selatan H. Eddy Raya Syamsuri, Bunda PAUD Ibu Permana, Asisten I Rahmad Nuryadin, serta para kepala dinas dari instansi terkait seperti BPBD, Perkimtan, PUPR, Perdagangan, Ketahanan Pangan dan Pertanian, hingga Dinas Pendidikan.
Syahdani menyampaikan kunjungan tersebut seiring dengan harapan Bupati Barito Selatan agar tidak ada warganya yang menderita hingga kelaparan.
"Ini sejalan dengan arahan Bapak Bupati, beliau tidak ingin ada warga yang menderita, apalagi sampai kelaparan," kata Syahdani.
"Bantuan sembako ini semata-mata program Dinas Sosial untuk membantu penyandang disabilitas demi mengurangi beban pengeluaran beliau," imbuhnya.
Ia menambahkan, stafnya telah mendaftarkan warga tersebut melalui agen Perlinsos (Perlindungan Sosial).
"Melalui program Kementerian Sosial, masyarakat yang memiliki Identitas Kependudukan Digital atau IKD dapat menjadi agen Perlinsos untuk membantu mendaftarkan warga yang layak tetapi belum mendapatkan bantuan," ungkapnya.
Fenomena anomali desil di Barito Selatan
Syahdani mengatakan persoalan ketidaksesuaian desil tidak hanya terjadi di Kecamatan Dusun Selatan, melainkan di berbagai wilayah Kabupaten Barito Selatan hingga skala nasional.
Ia menyebutkan sejumlah warga yang mengalami disabilitas berat, tunawicara, hingga hidup menumpang tercatat di desil tinggi seperti Desil 10.
"Penetapan desil bersumber dari data KTP, KK, serta survei ekonomi BPS. Kehadiran agen Perlinsos ini dibentuk agar kita bisa sama-sama memantau dan mengusulkan penurunan desil bagi warga yang benar-benar berhak," jelasnya.
Syahdani juga menyampaikan Dinas Sosial berencana memproses pendaftaran bantuan Kartu Huma Betang Sejahtera dari Gubernur Kalimantan Tengah.
Dikatakannya, selain itu, Pemkab Barito Selatan tengah menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) penanganan penyandang disabilitas yang ditargetkan rampung pada 2027. (P-Ahmad Arbani)
