Lompat ke konten
Breaking
EKBISBisnisKESRATenaga Kerja

Bantah lakukan PHK massal, TikTok-Toped hanya lakukan penataan internal

Herling Tumbel1 menit baca
Bagikan
TikTok-Toped
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli (kanan), bersama Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad (kedua dari kanan), Executive Director of Tokopedia and TikTok E-Commerce Indonesia Stephanie Susilo (kedua dari kiri) dan Head of Public Policy TikTok Indonesia Noudhy Valdryno menyampaikan keterangan pers usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26). (Courtesy: Antara)

PRIORITAS, 6/7/26 (Jakarta): Tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK massal di  perusahaan platform digital TikTok yang sudah mengakuisisi Tokopedia (Toped) Grup. Langkah yang dilakukan hanyalah penataan internal atau internal mobility terhadap para pekerja.

Hal itu disampaikan President Director PT Tokopedia, Stephanie Susilo,  dalam konferensi pers seusai pertemuan dengan DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/26).

Kendati demikian, ia belum merincikan lebih jauh soal penataan internal dan jumlah pekerjanya yang terkena dampak itu.

Dikatakannya, dalam proses penataan itu ada sejumlah pekerjanya yang sudah memilih untuk mengambil paket kompensasi dan bekerja di tempat lain. Selain itu, kata dia, ada juga pekerja yang disalurkan ke lingkungan perusahaan lain di bawah naungan grup bisnis TikTok-Tokopedia.

"Saat ini kami juga melakukan rekrutmen untuk lebih dari 100 posisi di Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, menyatakan, akan turun langsung menindaklanjuti isu pemutusan hubungan kerja (PHK) di Tokopedia dan TikTok.

"Kita tidak boleh hanya mendengar dari satu sisi. Pemerintah harus mendapatkan gambaran yang utuh mengenai apa yang sebenarnya terjadi," kata Said Iqbal saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu (4/7/26), sebagaimana dilansir dari Antara.

Said Iqbal mengatakan bahwa langkah tersebut dilakukan untuk memperoleh fakta secara utuh sebelum pemerintah mengambil langkah lebih lanjut. (P-*/ht)

Komentar

Rekomendasi untuk Anda

Pasang iklan Anda di sini

Jangkau pembaca Berita Prioritas melalui salah satu kanal berita paling aktif di wilayah ini.

Email Kami