PRIORITAS, 14/9/26 (Buntok, Kalteng): Pemerintah Kabupaten Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), resmi memperpanjang status darurat bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan ekstrem.
Kebijakan ini diambil guna merespons lonjakan titik panas (hotspot), kemunculan kabut asap tipis akibat kebakaran lahan gambut, serta perluasan wilayah terdampak dalam sepekan terakhir.
Kebijakan tersebut ditetapkan dalam rapat koordinasi lintas sektoral yang dipimpin langsung Bupati Barito Selatan, H. Edy Raya Samsuri, di Aula Sekretariat Daerah pada Senin (14/9/26). Rapat memutuskan bahwa masa perpanjangan berlaku selama 30 hari ke depan hingga 3 Oktober 2026.
Kesimpulan itu disampaikan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Barsel, Agus In Yulius, kepada awak media usai kegiatan di ruang rapat kantor Setda setempat, di Buntok, Senin (14/9/26).
Fokus pengendalian dan optimalisasi posko terpadu
Lebih lanjut, Agus memaparkan bahwa dalam perpanjangan status darurat ini, pihak eksekutif bersama pemangku kepentingan memperketat mitigasi melalui serangkaian rencana tindak lanjut.
Langkah strategis tersebut mencakup, penguatan tata kelola posko darurat, pengintensifan penyebaran informasi bahaya karhutla dan penanggulangan dampak asap, peningkatan kapasitas personel serta kelayakan peralatan lapangan.
“Selain itu, patroli gabungan lintas sektoral digencarkan secara berkala guna mengawasi area rawan, memastikan deteksi dini terhadap titik api dan sebaran titik panas, serta memetakan ketersediaan sumber air,” tukas Agus.
Pembiayaan dan sinergi lintas instansi
Ia menjelaskan bahwa kantor BPBD Kabupaten Barito Selatan difungsikan sebagai pusat komando utama, yang didukung aktivasi posko lapangan di setiap kecamatan.
Dari aspek pembiayaan, seluruh biaya operasional penanganan darurat dibebankan pada alokasi perangkat daerah terkait dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2026.
Kebijakan ini juga didukung dana Belanja Tidak Terduga (BTT) apabila dana yang tersedia belum mencukupi. Mnurutnya, aturan baru ini sekaligus mencabut Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor 100.3.3.2/210/2026 tertanggal 5 Agustus 2026.
Agenda strategis tersebut turut dihadiri jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat, yaitu Kapolres AKBP Eko Mardianto, Dandim 1012/Buntok Letkol Inf. Muhammad Edi, Kepala Kejaksaan Negeri Zulham Pardamean, Asisten II Perekonomian dan Pembangunan Setda Yoga Prasetyanto Utomo, dan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Ike Liduri Mustika Sari.
Selain itu, hadir pula unsur perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkab Barsel, TNI, Polri, KPHL, KPHP, Manggala Agni, Tagana, Masyarakat Peduli Api (MPA) kecamatan, Dewan Adat Dayak (DAD), Damang Kepala Adat (DKA), akademisi, elemen masyarakat, dunia usaha, serta instansi vertikal.
Kegiatan ini turut mendapat pendampingan dari Pemerintah Provinsi melalui BPBPK Provinsi Kalteng. “Seluruh pihak terkait telah berkomitmen untuk mengawal penanganan karhutla ini secara terpadu,” pungkas Agus. (P-*r/Ahmad Arbani)
