PRIORITAS, 23/10/26 (Jakarta): Ada kabar gembira. Tiket pesawat kelas ekonomi untuk penerbangan domestik selama periode libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru), mendapatkan insentif bebas PPN 100 persen.
Informasi yang diterima redaksi, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP) sebesar 100 persen.
Adapun ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 77 Tahun 2026 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Penyerahan Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi pada Periode Libur Natal dan Tahun Baru yang Ditanggung Pemerintah Tahun Anggaran 2027.Ā
Terungkap, aturan ini telah ditekan Menteri Keuangan Suahasil Nazara pada 12 Oktober 2026.
"PPN yang terutang atas penyerahan jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri Kelas Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung pemerintah sebesar 100% (seratus persen) untuk tahun anggaran 2027," bunyi Pasal 2 ayat 3, Rabu lalu.
Berlaku 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027
Pada beleid tersebut, pemerintah menanggung seluruh PPN terutang atas tarif dasar tiket (base fare) dan biaya tambahan bahan bakar (fuel surcharge) untuk penerbangan yang memenuhi persyaratan.
Jadi, insentif ini diberikan untuk tiket yang dibeli mulai 20 Oktober 2026 hingga 10 Januari 2027, dengan periode penerbangan pada 22 Desember 2026 sampai 10 Januari 2027.
Terkait itu, masyarakat perlu memperhatikan dua tanggal sekaligus, yakni waktu pembelian tiket dan tanggal penerbangan. Jadi, tiket yang dibeli dalam periode insentif belum tentu mendapatkan fasilitas apabila tanggal penerbangannya berada di luar rentang yang ditetapkan.
Menjaga daya beli
Pada pertimbangannya, pemerintah menyebut insentif ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong aktivitas perekonomian nasional selama libur akhir tahun.
"Bahwa untuk menjaga daya beli masyarakat dan menggerakkan perekonomian nasional, terutama selama periode libur natal 2026 dan tahun baru 2027, pemerintah memberikan insentif pajak pertambahan nilai atas penyerahan jasa angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi yang ditanggung pemerintah tahun anggaran 2027," bunyi pertimbangan tersebut, dikutip media.
Ada batasannya
Selanjutnya, PMK 77/2026 menegaskan, PPN yang ditanggung pemerintah mencakup PPN atas tarif dasar dan fuel surcharge.Ā
Maksudnya, fasilitas ini tidak otomatis mencakup seluruh komponen biaya tambahan yang mungkin terdapat dalam tiket pesawat.
Pada lampiran aturan tersebut, pemerintah memberikan contoh tiket dengan tarif dasar Rp790.000 dan fuel surcharge Rp121.600. Nah, PPN atas kedua komponen itu sebesar Rp100.276 dan seluruhnya ditanggung pemerintah apabila memenuhi ketentuan periode pembelian serta penerbangan.
Bagasi ekstra dan pilih kursi tidak ditanggung
Tapi, fasilitas tersebut tidak berlaku untuk penerbangan selain kelas ekonomi. Juga PPN tidak ditanggung pemerintah apabila periode pembelian tiket atau tanggal penerbangan tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Di samping itu, biaya tambahan seperti bagasi ekstra dan pemilihan kursi tidak termasuk dalam komponen PPN yang ditanggung pemerintah.
Pada contoh perhitungan pada lampiran PMK, PPN atas kedua layanan tersebut tetap dipungut kepada penumpang.
Wajib melaporkan transaksi
Selanjutnya, PMK 77/2026 juga mengatur kewajiban administrasi bagi badan usaha angkutan udara yang menjadi pengusaha kena pajak (PKP). Artinya, maskapai wajib membuat faktur pajak atau dokumen tertentu yang dipersamakan dengan faktur pajak serta melaporkan PPN sesuai ketentuan perpajakan.
Juga, naskapai harus menyampaikan daftar rincian transaksi PPN DTP secara elektronik melalui laman yang disediakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Adapun daftar tersebut antara lain memuat identitas maskapai, referensi pemesanan tiket, bandara keberangkatan dan kedatangan, tanggal pembelian, tanggal penerbangan, dasar pengenaan pajak, serta nilai PPN yang ditanggung pemerintah. Penyampaian daftar rincian transaksi tersebut paling lambat 31 Maret 2027.
Jika maskapai tidak memenuhi kewajiban pelaporan sesuai tenggat yang ditetapkan, fasilitas PPN DTP tidak diberikan atas penyerahan jasa terkait. PPN kemudian dikenakan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.
Lewat insentif ini, pemerintah berharap beban biaya perjalanan udara masyarakat dapat berkurang selama periode libur akhir tahun. Tapi, seperti CNBC Indonesia melansir, besarnya penghematan yang diterima setiap penumpang bergantung pada komponen tiket yang dibeli. (P-*/hos)
