PRIORITAS, 11/9/26 (Gorontalo): Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan penetapan 14 blok Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) di Gorontalo terbit paling lambat November 2026.
Pemerintah Provinsi Gorontalo menyampaikan kepastian tersebut setelah bertemu Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM di Jakarta, Rabu (9/9/26). .
Kepala Dinas Tenaga Kerja, ESDM dan Transmigrasi Provinsi Gorontalo Wardoyo Pongoliu mengatakan Dirjen Minerba telah memastikan penerbitan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM tersebut.
“Dirjen Minerba memastikan Kepmen atau pengesahan Menteri ESDM sudah terbit paling lambat November 2026,” kata Wardoyo, Kamis (10/9/2026).
11 blok berada di Bone Bolango
Wardoyo menjelaskan 14 blok WPR itu tersebar di tiga kabupaten. Sebanyak 11 blok berada di Kabupaten Bone Bolango. Dua blok berada di Kabupaten Gorontalo.
Sementara satu blok lainnya berada di Kabupaten Gorontalo Utara.
Penetapan tersebut menjadi penting bagi masyarakat yang ingin mendapatkan Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Kepmen ESDM menjadi salah satu syarat dasar untuk memperoleh izin tersebut pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai WPR.
28 blok diusulkan dihapus
Selain mempercepat penetapan 14 blok, Pemprov Gorontalo juga mengusulkan penghapusan 28 blok dari total 97 blok WPR yang ditetapkan melalui Kepmen ESDM Nomor 71 Tahun 2026.
Wardoyo mengatakan sebagian besar blok yang diusulkan untuk dihapus berada di Kabupaten Pohuwato. Blok-blok tersebut dinilai tidak sesuai peruntukan dan memiliki potensi yang minim. Sisanya tersebar di sejumlah kabupaten dan kota lainnya.
Menurut Wardoyo, usulan penghapusan tersebut mendapat perhatian Dirjen Minerba. Proses revisinya disebut sudah memasuki tahap akhir dan harmonisasi di Biro Hukum ESDM.
Pemprov Gorontalo juga mendorong penyusunan dokumen WPR di daerah yang masih minim atau belum memiliki dokumen tersebut. Apalagi, kata Wardoyo, Dirjen Minerba berkomitmen menyisir sisa anggaran yang tersedia untuk mendukung penyusunan dokumen.
Prioritas diberikan kepada Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Gorontalo. Pemerintah juga mendorong keberlanjutan anggaran penyusunan dokumen tersebut hingga 2027.
Langkah ini diharapkan mempercepat penataan pertambangan rakyat agar berjalan sesuai ketentuan dan memiliki dasar legal yang jelas.
10 blok Pohuwato masih terkendala
Sementara itu, 10 blok WPR di Kabupaten Pohuwato telah dinyatakan clear. Namun, realisasi IPR di wilayah tersebut masih minim. Untuk mengatasi masalah itu, Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail mengatakan pemerintah provinsi terus memfasilitasi proses penerbitan izin tersebut.
Diketahui, Gorontalo telah memiliki Peraturan Daerah tentang Izin Pertambangan Rakyat (IPERA). Namun, sekitar 80 persen dari 10 blok WPR di Pohuwato berada dalam kawasan hutan dan zona penyangga atau buffer zone.
Gusnar mengatakan persoalan tersebut masih diproses di Kementerian Kehutanan. Pemerintah mengupayakan penurunan status serta penyesuaian beberapa blok yang beririsan dengan Perhutanan Sosial dan buffer zone.
Pemprov kejar legalitas tambang rakyat
Melansir Antara News, Gusnar berharap proses tersebut segera selesai. Dengan begitu, masyarakat dan koperasi yang telah terbentuk di Kabupaten Pohuwato dapat memperoleh IPR. Karena itu, legalitas tersebut diharapkan memberi kepastian bagi masyarakat untuk menjalankan kegiatan pertambangan rakyat secara resmi.
Pemprov Gorontalo menilai penataan WPR dan percepatan IPR penting untuk mendorong pertambangan rakyat yang lebih tertib, legal, dan memberi manfaat bagi masyarakat. (P-*Ant/sm)
