PRIORITAS, 2/9/26 (Jakarta): Pejabat pemerintah meluncurkan inovasi layanan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) dengan target penyelesaian maksimal 10 hari kerja. Selain itu, skema baru ini menjadi tahap awal untuk membangun layanan pertanahan yang lebih cepat.
Sementara itu, Dirjen PHPT Kementerian ATR/BPN Asnaedi menjelaskan rincian program ini saat memberikan keterangan di Jakarta pada Selasa (1/9/2026). Kemudian, ia menegaskan bahwa layanan ini memangkas birokrasi secara signifikan.
Secara khusus, skema PERINTIS 10 Hari mencakup seluruh proses jual beli, hibah, hingga tukar-menukar tanah. Sebab, urusan peralihan hak akta PPAT mendominasi hingga 70 persen total pelayanan di Kantor Pertanahan.
Oleh karena itu, pemerintah terus mengoptimalkan transformasi digital pada sektor pertanahan ini. Artinya, keberhasilan tahap awal sanggup mendongkrak efisiensi pelayanan publik secara menyeluruh.
Perluasan uji coba 100 kantor pertanahan dan target nasional
Awalnya, petugas menguji coba skema PERINTIS 10 Hari pada 17 Kantor Pertanahan sejak 17 Agustus 2026. Lalu, pemerintah menambah 24 lokasi uji coba baru pada 24 September 2026.
Selanjutnya, kementerian menargetkan perluasan uji coba hingga mencapai 100 Kantor Pertanahan pada Oktober 2026. Di sana, petugas mencari formula terbaik sebelum menerapkan sistem secara massal.
Hasilnya, penerbitan aturan baru ini sanggup mempermudah masyarakat dalam mengurus dokumen aset. Bahkan, kementerian mengejar pengesahan Peraturan Menteri paling lambat pada akhir Desember 2026.
Bukan hanya itu, pemerintah menyasar penerapan skema PERINTIS secara nasional mulai 1 Januari 2027. Sebab, kementerian ingin mengintegrasikan seluruh pemecahan dan penggabungan bidang tanah.
Berikutnya, pemerintah melengkapi sistem ini guna mengakomodasi hak tanggungan elektronik secara penuh. Langkah ini mempercepat kepastian hukum kepemilikan tanah bagi warga negara.
Dengan demikian, inovasi PERINTIS sanggup menghapus praktik percaloan dokumen pertanahan di lapangan. Akhirnya, masyarakat menikmati kemudahan pengurusan sertifikat tanah secara transparan dan akuntabel. (P-*/Gio R)
