PRIORITAS, 3/11/26 (Buntok, Kalteng): Transisi menuju era digitalisasi agraria memicu kekhawatiran di tengah masyarakat. Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan NasionalĀ Kantor Pertanahan (ATR/BPN) Barito Selatan (Barsel), Kalimantan Tengah, menjelaskan bahwa proporsinya terus bertambah secara kontinu seiring banyaknya permohonan yang masuk.
Permohonan disampaikan melalui jalur mandiri dan proses reguler. Pihak Kantor Pertanahan Barsel memastikan peralihan dokumen fisik ke bentuk elektronik berjalan bertahap, sekaligus menegaskan perlindungan hak atas tanah warga lokal.
Transformasi digital: Sertifikat fisik lama tidak disita negara
Barito Selatan menjadi salah satu dari lima wilayah di Kalimantan Tengah yang menerapkan sistem sertifikasi elektronik. Di lapangan, keresahan sempat muncul terkait nasib lembaran fisik milik warga.
Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran ATR/BPN Barito Selatan, Mokhamad Dwi Kuwanto, S.H. menegaskan,Ā dokumen tersebut tidak akan ditarik negara.
"Sebenarnya itu bukan diambil ke negara. Aslinya memang sertifikat lama atau analog itu akan dirubah menjadi sertifikat elektronik secara bertahap agar semuanya ter-cover," ujar Kuwanto, saat wawancara bersama Beritaprioritas.com di Kantor ATR/BPN, Jalan Pahlawan Buntok, Senin (2/11/26).
Ia menyayangkan informasi yang beredar terpotong-potong sehingga memicu kepanikan. Padahal, menurutnya, sistem elektronik justru lebih aman karena modifikasi data hanya dapat dilakukan untuk layanan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sehingga menutup celah manipulasi manual.
Target PTSL 2026 serta integrasi PBB terutang
Untuk percepatan legalisasi aset, Kuwanto menjelaskan, BPN menggeber program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2026 dengan target dua gelombang.
"Gelombang pertama menyasar 614 bidang tanah, disusul penambahan kuota 600 bidang menyusul adanya kantor pertanahan lain yang tidak memenuhi target," jelas Kuwanto.
Dalam pelaksanaannya menurut dia, BPN menggandeng pemerintah desa dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk sinkronisasi Pajak Bumi dan Bangunan.
"Kolaborasinya agar saat warga mengambil produk hukum tanahnya, Bapenda bisa langsung menerbitkan tagihan PBB terutang," katanya.
Terkait biaya di tingkat desa, ia mengingatkan agar mengacu pada SKB Tiga Menteri sebesar Rp250.000 dengan rincian transparan untuk meterai, patok, dan rintisan lapangan.
Mitigasi sengketa dan jual beli lahan di zona HPL
Kuwanto membeberkan, persoalan pertanahan di Barsel masih diwarnai tumpang tindih antara ulayat adat, transmigrasi, dan konsesi perkebunan yang rata-rata masih beralas SKT.
Untuk itu tambah dia, BPN mengimbau warga memasang patok batas permanen berbahan beton sebagai penguat tanda kepemilikan.
Ia mengatakan, pihaknya juga melakukan penertiban terhadap Hak Guna Bangunan (HGB) yang belum dimanfaatkan dengan melayangkan surat klarifikasi kepada pemegang izin.
Kuwanto juga menyoroti fenomena penguasaan lahan di kawasan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) wilayah Barsel oleh pemodal luar yang dilarang,Ā karena masuk kategori kepemilikan absentee.
"Harapan saya, para kepala desa lebih melindungi kepentingan masyarakat lokal daripada korporasi besar. Minimal beri tahu warga bahwa tanah ini bernilai tinggi agar mereka tidak mudah melepasnya tanpa perhitungan matang," tegas Kuwanto. (P-Ahmad Arbani)
