PRIORITAS, 31/10/26 (Buntok, Kalteng): Skandal penyalahgunaan 600 ton beras SPHP yang dioplos menjadi beras premium di Jakarta Timur berbuntut panjang. Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menegaskan temuan tersebut sebagai bukti nyata bahwa praktik mafia pangan benar-benar eksis di lapangan.
Merespons situasi nasional ini, Perum Bulog Cabang Barito Selatan (Barsel) yang menaungi wilayah Barsel dan Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah, langsung bergerak cepat memperketat pengawasan di daerah.
Kepala Bulog Cabang Barsel, Fariz Jaya, menyatakan pihaknya segera menggalang sinergi bersama aparat penegak hukum guna mengoptimalkan kontrol di tingkat penyalur.
"Menyikapi eskalasi tersebut, kami berkoordinasi intensif dengan Satgas Pangan Polres Barsel serta Dinas Perdagangan, demikian juga di wilayah Bartim, untuk melaksanakan monitoring berkala ke setiap gerai pengecer," ujar Fariz kepada Beritaprioritas.com di Buntok, Jumat (30/10/26).
Fariz memastikan seluruh jaringan distribusi mitra telah terdata secara transparan melalui sistem digital.
"Pendataan Rumah Pangan Kita (RPK) di bawah naungan Bulog Barsel kini terintegrasi dalam aplikasi Klik SPHP. Tercatat ada 21 RPK aktif yang tersebar di teritori Barsel dan Bartim," paparnya merinci.
Intensifkan sidak dan terapkan sanksi tegas
Guna menutup celah praktik re-bagging atau pengoplosan serupa di Jakarta—di mana beras SPHP dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp12.500/kg disulap dan dipasarkan seharga Rp17.000/kg sebagai beras premium—pihaknya meningkatkan frekuensi inspeksi mendadak (sidak).
"Sebagai langkah preventif, intensitas pemantauan ke lapangan ditingkatkan menjadi dua kali dalam sepekan. Dalam dua hari terakhir, tim internal telah menyisir Pasar Buntok dan sejumlah titik di Bartim.
Hasil peninjauan sejauh ini menunjukkan banderol harga SPHP masih terkendali di bawah HET," ungkap Fariz.
Terkait aspek penegakan aturan, Fariz menegaskan sikap zero tolerance bagi mitra yang mencoba bermain-main dengan komoditas subsidi pemerintah.
"Sanksi administratif berupa pemutusan kemitraan langsung diberlakukan, disusul proses hukum jika terbukti ada unsur pidana manakala teguran tertulis diabaikan," tegasnya.
Sebelumnya, Fariz mengingatkan kembali ihwal sidak Menteri Pertanian Amran Sulaiman di kawasan Kayumanis, Matraman, yang membongkar modus operandi pembongkaran karung karihan hingga berujung pada pencopotan delapan pejabat tinggi Bulog serta Bapanas.
Di akhir keterangan, Bulog mengimbau partisipasi aktif masyarakat Barsel dan Bartim.
Warga diminta segera melapor ke Kantor Bulog Buntok atau Satgas Pangan kepolisian setempat apabila mendapati indikasi penjualan beras SPHP melampaui HET Rp12.500 per kilogram. (P-Ahmad Arbani)
