PRIORITAS, 08/11/2026 (Buol): Pemerintah Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah, memperketat pengawasan integritas aparatur sipil negara (ASN). Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Nomor 700/14.24/XI/Inspektorat/2026 tentang Kebijakan Zero Tolerance terhadap Korupsi dan Pelanggaran Integritas.
Risharyudi menyampaikan penegasan tersebut di Biau, Minggu (8/11/2026). Ia meminta seluruh ASN menjalankan tugas secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab.
"Jadi seluruh aparatur sipil negara diwajibkan untuk bekerja secara jujur, profesional, bertanggung jawab, serta senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi maupun golongan," kata Risharyudi.
Sembilan Pelanggaran Menjadi Sasaran Pengawasan
Melalui kebijakan tersebut, Pemkab Buol melarang sembilan bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Larangan pertama mencakup korupsi dan penyalahgunaan keuangan. Pemerintah juga melarang praktik suap, pungutan liar, serta penerimaan gratifikasi.
Selanjutnya, ASN dilarang melakukan benturan kepentingan dan penyalahgunaan wewenang.
Pemerintah juga melarang intervensi serta konflik kepentingan dalam pelayanan publik.
Larangan lainnya mencakup pelanggaran disiplin dan kode etik, manipulasi data maupun dokumen, serta penyalahgunaan aset dan fasilitas pemerintah.
Risharyudi mengingatkan seluruh ASN agar tidak menyalahgunakan anggaran, jabatan, aset, fasilitas, maupun informasi milik pemerintah.
Ia juga menegaskan bahwa pelayanan publik harus berjalan secara objektif, adil, transparan, dan tanpa diskriminasi.
Tidak Ada Keistimewaan karena Jabatan
Bupati Buol menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti setiap pelanggaran disiplin maupun kode etik.
Penindakan berlaku tanpa mempertimbangkan kedekatan pribadi, jabatan, ataupun hubungan kedinasan.
"Setiap bentuk pelanggaran disiplin maupun kode etik dipastikan akan ditindaklanjuti secara tegas tanpa ada pembiaran, terlepas dari faktor kedekatan pribadi, jabatan, maupun hubungan kedinasan," tegasnya, melansir Antara.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa seluruh aparatur harus tunduk pada aturan yang sama.
Dengan demikian, jabatan dan hubungan pribadi tidak boleh menjadi alasan untuk menghindari pertanggungjawaban.
Inspektorat dan BKPSDM Perkuat Pengawasan
Pemkab Buol menugaskan Inspektorat Daerah untuk mengawal pelaksanaan kebijakan tersebut.
Inspektorat juga menangani pengawasan dan pengelolaan laporan terkait dugaan pelanggaran integritas.
Sementara itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) bertanggung jawab menjalankan pembinaan disiplin ASN.
Risharyudi juga meminta setiap pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memperkuat pengawasan internal.
Para pimpinan OPD harus melakukan sosialisasi dan evaluasi secara berkala.
Langkah tersebut diharapkan mampu mencegah praktik korupsi sekaligus membangun budaya kerja yang profesional.
Pemkab Buol Dorong Pemerintahan Bersih
Risharyudi mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
Ia menekankan pentingnya transparansi dalam bekerja serta akuntabilitas dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, seluruh aparatur harus mengutamakan kepentingan masyarakat dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Penerapan kebijakan tanpa toleransi ini menjadi upaya Pemkab Buol memperkuat tata kelola pemerintahan.
Pemerintah berharap seluruh ASN menerapkan komitmen tersebut dalam pekerjaan sehari-hari, bukan sekadar menjalankan kewajiban administratif.
Melalui pengawasan dan penegakan aturan secara konsisten, Pemkab Buol menargetkan pelayanan publik yang bersih, adil, dan bebas dari praktik korupsi. (P-*/Ant/sm)
