PRIORITAS, 8/9/26 (Batam): Aparat daerah memperketat pengawasan serta kewajiban laporan harian bagi perusahaan pemegang izin perkebunan demi mencegah karhutla pada Selasa (8/9/2026). Bahkan, Wakil Bupati Kotim Irawati menegaskan ancaman sanksi bagi perusahaan nakal di Sampit, Provinsi Kalimantan Tengah. "Perusahaan wajib melaporkan setiap kejadian karhutla di wilayah mereka dan melarang pembukaan lahan baru," katanya.
Sementara itu, pejabat kabupaten mewajibkan pengelola konsesi mengirim laporan harian mengenai kondisi lahan sawit mereka. Sebab, laporan rutin mempermudah tim gabungan menemukan titik api secara cepat. Selain itu, Wakil Bupati Kotim Irawati membeberkan jadwal evaluasi mingguan bersama aparat penegak hukum di Sampit, Kalimantan Tengah. "Pengelola area konsesi harus menyetorkan laporan harian, lalu kami mengevaluasi laporan itu seminggu sekali bersama Kapolres dan Dandim," ujarnya.
Penguatan basis data dan koordinasi lintas sektor
Selanjutnya, dinas terkait mencatat batas wilayah seluruh perusahaan perkebunan guna mempermudah pemantauan lapangan. Oleh karena itu, petugas bisa menunjuk penanggung jawab lokasi saat kebakaran lahan terjadi. Langkah cepat ini menutup celah lepas tangan pemilik modal atas kerusakan lingkungan.
Bukan hanya itu, kejaksaan dan kepolisian siap memberi sanksi pidana serta mencabut izin usaha perusahaan pelanggar aturan. Di sana, kolaborasi lintas sektor memperkuat pertahanan kawasan dari ancaman bencana kabut asap. Artinya, ketegasan aparat daerah sanggup menekan angka kasus kebakaran hutan secara nyata.
Dengan demikian, pengawasan ketat terhadap pemilik izin perkebunan sanggup melindungi ruang udara daerah dari polusi asap. Akhirnya, kerja sama solid antarinstansi berhasil menjaga kelestarian lingkungan serta keselamatan warga Kabupaten Kotim. (P-*/Gio R)
