PRIORITAS, 30/7/26 (Jakarta): Panitia Kerja (Panja) DPR RI kini tengah menelaah berkas draf masukan regulasi dari Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KBPBI). Dokumen tertulis yang merepresentasikan aspirasi 16 konfederasi dan 147 federasi pekerja tersebut diserahkan langsung saat perwakilan aliansi menyambangi kompleks parlemen pada Kamis.
Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, memastikan masukan dari gabungan organisasi buruh itu akan dijadikan bahan kajian utama bagi para legislator. Pemerintah dan DPR berkomitmen untuk terus menyerap aspirasi publik secara bermakna selama penyusunan RUU Ketenagakerjaan berlangsung.
Poin mendesak yang dituntut oleh kelompok pekerja adalah perombakan aturan Perjanjian Kerja Waktu Pertentu (PKWT). Koalisi buruh mendesak agar batas maksimal masa kerja pegawai kontrak ditekan menjadi satu tahun saja, dengan skema maksimal dua kali perpanjangan masing-masing selama enam bulan.
Apabila masa kerja satu tahun tersebut selesai, perusahaan diwajibkan untuk mengangkat buruh yang bersangkutan menjadi karyawan tetap. Langkah ini dinilai sangat mendesak karena status kerja non-permanen hingga magang dianggap sudah terlalu mendominasi dunia kerja nasional.
Isu penghapusan sistem alih daya (outsourcing) juga menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut. Ketua Umum KASBI, Sunarno, menegaskan bahwa revisi UU Ketenagakerjaan ini merupakan kesempatan emas bagi parlemen untuk merealisasikan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan outsourcing.
Perjuangan aliansi pekerja dipastikan belum berakhir di tingkat fraksi. Presiden KSPSI, Andi Gani Nena Wea, mengonfirmasi bahwa rombongan KBPBI dijadwalkan bakal beraudiensi langsung dengan deretan pimpinan DPR RI pada pekan depan guna mengawal kelanjutan pasal-pasal dalam RUU tersebut. (P-Gio R)
