PRIORITAS, 23/7/26 (Jakarta): Sejak tahun 2025, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Indonesia masuk jajaran 10 regulator obat terbaik dunia. Adapun capaian tersebut menjadi salah satu pengakuan internasional atas kualitas sistem pengawasan obat dan vaksin di Indonesia saat ini.
Pencapaian itu, demikian Kepala BPOM Taruna Ikrar menyatakan, ditandai dengan meningkatnya tingkat kematangan sistem regulasi Indonesia ke level 4, level tertinggi dalam penilaian regulator obat internasional.
"Tahun 2025, akhir tahun, kita sudah naik ke level 4. Bukan hanya masuk level 4, tetapi juga masuk regulator terbaik di dunia. Dari lebih dari 300 regulator, kita masuk 10 besar," beber Taruna dalam talkshow "CNN Indonesia Wellnest Festival Vol. 2" di South Quarter Dome, Cilandak, Jakarta Selatan, Rabu (22/7/26) kemarin.
Pengakuan internasional sebagai WHO Listed Authority (WLA)
Dalam laman resmi BPOM dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), pada akhir 2025, BPOM ditetapkan sebagai WHO Listed Authority (WLA) untuk lima fungsi regulator produk vaksin. Yakni, registrasi dan izin edar, perizinan fasilitas, inspeksi regulator, pengujian laboratorium, serta lot release.
Adapun status WLA diberikan kepada otoritas regulator yang telah mencapai Maturity Level 4 (ML4) berdasarkan WHO Global Benchmarking Tool (GBT). Yaitu, level yang disebut memiliki tingkat kematangan tertinggi yang menunjukkan sistem regulasi yang telah konsisten, maju, stabil, dan diakui secara internasional.
Target membawa Indonesia mendapat kepercayaan dunia dalam pengawasan obat dan vaksin
Dari data WHO, hingga Desember 2025 hanya terdapat 41 otoritas regulator dari 39 negara yang memperoleh status tersebut.
Pengakuan tersebut, menurut Taruna, merupakan salah satu target utama sejak dirinya memimpin BPOM, yakni membawa Indonesia mendapat kepercayaan dunia dalam pengawasan obat dan vaksin.
Percepatan penerbitan izin edar obat baru kini menjadi sekitar 78 hari
Di samping memperoleh pengakuan internasional, BPOM juga mempercepat proses registrasi obat agar masyarakat bisa lebih cepat mengakses produk kesehatan yang dibutuhkannya.
Lalu Taruna mengungkapkan, demikian CNN Indonesia melansir, rata-rata waktu penerbitan izin edar obat baru kini menjadi sekitar 78 hari pada 2025, jauh lebih singkat dibanding sebelumnya.
"Kami canangkan jangan lewat berbulan-bulan. Tahun 2025 rata-rata obat itu keluar dalam 78 hari. Artinya terjadi percepatan yang signifikan," tambahnya.
Selanjutnya Taruna mengatakan, percepatan tersebut membuka akses terhadap lebih banyak obat inovatif. Termasuk, obat biosimilar dan terapi baru yang sebelumnya sulit tersedia di Indonesia atau memiliki harga tinggi sehingga sulit dijangkau masyarakat. (P-*/jr)
