PRIORITAS, 10/9/26 (Gorontalo): Bawaslu Provinsi Gorontalo memperketat pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III 2026. Kegiatan pengawasan berupa monitoring dan uji petik secara faktual di Kabupaten Bone Bolango.
Langkah tersebut bertujuan memastikan data pemilih sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Bawaslu juga ingin memastikan setiap perubahan data dapat terverifikasi dan ada tindak lanjutnya.
Untuk memperkuat uji petik itu, Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo, Idris Usuli, memimpin langsung kegiatan monitoring dan uji petik pada 9–10 September 2026.
Bawaslu cek data pemilih langsung ke lapangan
Idris mengatakan uji petik menjadi langkah penting dalam menjaga kualitas data pemilih. Menurutnya, data harus tetap akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi faktual. Karena itu, pengawasan tidak cukup hanya melalui pemeriksaan administrasi.
“Monitoring dan uji petik merupakan langkah penting dalam memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi faktual,” kata Idris Rabu di Gorontalo.
Dalam kegiatan tersebut, Bawaslu melakukan pencermatan terhadap sejumlah kategori data pemilih yang berpotensi mengalami perubahan.
Data tersebut meliputi pemilih yang meninggal dunia, pindah domisili, menjadi anggota TNI/Polri, belum terdaftar, hingga alamat yang tidak tidak jelas.
Langsung verifikasi data bermasalah
Tim Bawaslu melakukan uji petik di sejumlah desa. Di antaranya Desa Bulotalangi, Kecamatan Bulango Timur, serta Desa Talumopatu, Kecamatan Tapa. Tim juga melakukan monitoring di Desa Alale, Kecamatan Suwawa Tengah, dan Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa. Kegiatan tersebut melibatkan jajaran Bawaslu Provinsi Gorontalo serta berkoordinasi dengan pemerintah desa setempat.
Melansir Antara News, anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, John Hendri Purba, mengatakan pengawasan PDPB harus dilakukan secara langsung. Cara tersebut menurutnya penting untuk memastikan data yang tercatat benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat.
John mengatakan setiap kali menemukan perubahan selama monitoring akan langsung mencermatinya. Bawaslu kemudian menindaklanjutinya sesuai ketentuan yang berlaku.
“Pengawasan PDPB perlu dilakukan secara langsung agar data yang tercatat benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat,” kata John.
Menurut dia, uji petik juga berfungsi memastikan setiap perubahan data pemilih dapat terverifikasi secara langsung. Dengan cara itu, hasil pemutakhiran dapat menjadi data yang lebih akurat dan Bawaslu dapat mempertanggungjawabkannya.
Sinergi dengan pemerintah desa diperkuat
Bawaslu menilai koordinasi dengan pemerintah desa sangat penting dalam proses pemutakhiran data pemilih. Sebab, pemerintah desa menjadi salah satu sumber penting untuk mengonfirmasi kondisi faktual warga di wilayah masing-masing. Karena itu, pengawasan PDPB akan terus dilakukan secara berkelanjutan. Bawaslu juga mendorong sinergi dengan pemerintah desa dan jajaran terkait.
Langkah tersebut kiranya mampu menghasilkan daftar pemilih yang valid, akurat, mutakhir, dan sesuai kondisi masyarakat.
Bawaslu Gorontalo menegaskan pengawasan pemutakhiran data pemilih menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas proses demokrasi di daerah. Dengan verifikasi langsung, potensi kesalahan data dapat terdeteksi lebih awal. Data yang bermasalah juga dapat segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan. (P-*Ant/sm)
