PRIORITAS, 20/8/26 (Palu): DPRD Sulawesi Tengah memastikan mengawal revisi keputusan menteri (Kepmen) ESDM terkait aturan daerah penghasil mineral dan batubara hingga tuntas. Langkah tersebut berkaitan langsung dengan kepentingan dana bagi hasil (DBH) bagi daerah.
Sekretaris Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Muhammad Safri mengatakan pihaknya mengapresiasi respons Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Menurutnya, pemerintah pusat mulai merespons persoalan yang selama ini daerah perjuangkan.
Safri menyebut DPRD tidak hanya mengawal proses revisi Keputusan Menteri ESDM Nomor 157.K/KU.01/MEM.S/2026. DPRD juga akan memastikan hasil revisi tersebut berdampak pada pemberian DBH kepada daerah.
“Ini kabar baik dan patut diapresiasi. Menteri ESDM merespons aspirasi dan persoalan terkait DBH,” kata Safri di Palu, Kamis (20/8/2026).
Morowali dan Morowali Utara jadi sorotan
Menurut Safri, revisi Kepmen ESDM harus mengacu pada kondisi faktual aktivitas pengolahan dan pemurnian mineral. Ia secara khusus menyebut Kabupaten Morowali dan Morowali Utara sebagai wilayah yang perlu mendapat perhatian.
Kedua daerah tersebut menjadi kawasan penting dalam ekosistem hilirisasi nikel nasional. Karena itu, aktivitas industri beserta dampaknya harus masuk dalam pertimbangan kebijakan fiskal pemerintah.
“Yang kami suarakan bukan sekadar keputusan administratif. Kebijakan harus mengakui realitas industri dan beban daerah,” ujar Safri.
DPRD Sulawesi Tengah bersama Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menemui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta. Pertemuan tersebut berlangsung pada Rabu (19/8/2026) untuk membahas kebijakan minerba dan DBH.
Sulteng minta pengakuan kontribusi hilirisasi
Dalam pertemuan itu, Menteri ESDM memberikan sinyal positif terhadap usulan revisi kebijakan. Revisi tersebut berkaitan dengan penetapan daerah penghasil dan daerah pengolah mineral serta batubara.
Sulawesi Tengah berharap pemerintah tidak hanya mengubah daftar daerah dalam keputusan tersebut. Pemerintah juga perlu mengakui daerah yang secara nyata menjadi lokasi pengolahan dan pemurnian mineral.
Safri menegaskan Sulawesi Tengah memiliki posisi penting dalam agenda hilirisasi nasional. Daerah juga menanggung berbagai dampak industri yang berkembang pesat di kawasan tersebut.
“Sulteng menjadi lokasi pengolahan dan pemurnian mineral serta menanggung eksternalitas industri,” katanya.
Menurut Safri, kondisi tersebut perlu mendapat pengakuan dalam kebijakan fiskal nasional. Dengan demikian, kontribusi daerah dapat berbanding lurus dengan manfaat fiskal yang diterima.
Tunggu revisi Kepmen ESDM dalam sepekan
Menteri ESDM memberikan tenggang waktu revisi kebijakan selama satu pekan. DPRD Sulawesi Tengah melihat batas waktu tersebut sebagai momentum mempercepat penyelesaian persoalan DBH.
Safri mengatakan DPRD akan terus memantau perkembangan revisi tersebut. Ia berharap kesepakatan pemerintah pusat dan daerah menghasilkan kebijakan yang maksimal.
“Kami menunggu perkembangan proses dan hasil revisi nanti. Semoga kesepakatan pusat dan daerah memberikan hasil maksimal,” ujarnya.
Selain itu, DPRD Sulawesi Tengah siap melanjutkan komunikasi dengan Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Komunikasi tersebut bertujuan memastikan revisi memiliki implikasi nyata terhadap kepentingan fiskal daerah.
Hilirisasi nikel harus berkeadilan fiskal
Safri menjelaskan persoalan daerah pengolah berkaitan erat dengan desain DBH. Karena itu, pemerintah perlu memastikan kebijakan fiskal memberikan perlakuan yang adil kepada daerah.
Menurutnya, Sulawesi Tengah telah mengambil peran besar dalam agenda hilirisasi nasional. Aktivitas pengolahan mineral di Morowali dan Morowali Utara menjadi bagian penting dari proses tersebut.
Karena itu, DPRD menilai kontribusi dan beban daerah harus memperoleh pengakuan dalam kebijakan nasional. Prinsip tersebut menjadi dasar perjuangan DPRD dalam mengawal revisi Kepmen ESDM.
“Kalau hilirisasi menjadi kebijakan nasional, kontribusi serta beban daerah juga harus mendapat pengakuan adil,” tegas Safri seperti dilansir dari Antara News.
DPRD Sulawesi Tengah kini menunggu hasil revisi Kepmen ESDM tersebut. Hasilnya akan menjadi salah satu penentu bagi kepentingan fiskal daerah penghasil dan pengolah minerba. (P-*Ant/sm)
