PRIORITAS, 17/7/2026 (Jakarta): Transformasi digital yang dijalankan Induk Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (Inkop TKBM) Pelabuhan mendapat apresiasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola koperasi yang lebih modern, transparan, akuntabel, sekaligus meningkatkan kesejahteraan puluhan ribu pekerja pelabuhan di Indonesia.
Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan penerapan sistem digital akan meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi, mulai dari administrasi pekerja, pencatatan data, hingga pengelolaan keuangan yang lebih efisien dan mudah diawasi oleh anggota maupun pengurus.
"Sistem digital di Inkop TKBM membuat semua proses kerja, seperti data pekerja dan keuangan, menjadi lebih cepat, transparan, dan mudah dipantau oleh anggota serta pengurus," ujar Afriansyah saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT) Inkop TKBM Pelabuhan Tahun Buku 2025 di Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Digitalisasi tersebut akan memberikan manfaat bagi lebih dari 86 ribu pekerja yang tergabung dalam 120 koperasi primer TKBM di seluruh Indonesia. Melalui aplikasi Inkop TKBM, proses pendataan tenaga kerja beserta kompetensinya dilakukan secara terintegrasi sehingga penempatan pekerja menjadi lebih merata, transparan, dan sesuai kebutuhan.
"Digitalisasi ini memastikan penyaluran tenaga kerja berjalan secara adil dan merata, sekaligus memudahkan anggota memantau jadwal kerja dan hak-hak mereka secara online," kata Afriansyah.
Menurutnya, percepatan transformasi digital menjadi kebutuhan seiring berkembangnya modernisasi sektor kepelabuhanan yang kini memanfaatkan teknologi otomatis, seperti Automated Guided Vehicles (AGV) dan Automated Stacking Cranes (ASC). Kondisi tersebut menuntut koperasi untuk terus meningkatkan profesionalisme dan kemampuan beradaptasi.
Di sisi lain, Kemnaker menegaskan modernisasi layanan harus diiringi dengan penguatan perlindungan pekerja. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), penggunaan alat pelindung diri, serta kepesertaan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan dinilai menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan.
"Perlindungan jaminan sosial, penyediaan alat pelindung diri yang layak, serta penerapan budaya K3 harus menjadi prioritas utama yang tidak boleh ditawar," tegasnya.
Ketua Umum Inkop TKBM Pelabuhan HM Nasir mengatakan program digitalisasi akan diterapkan secara bertahap di seluruh jaringan koperasi TKBM di Indonesia dalam waktu satu tahun ke depan. Selain meningkatkan kualitas layanan kepada pekerja, transformasi tersebut juga akan mendukung pengembangan berbagai unit usaha koperasi, mulai dari simpan pinjam, leasing sepeda motor, minimarket, klinik kesehatan, pengembangan perumahan, perkebunan kelapa sawit, hingga peternakan.
"Kami terus mendorong transformasi koperasi melalui peningkatan kualitas SDM, digitalisasi layanan, pengawasan, serta pengembangan usaha yang produktif sesuai kebutuhan wilayah masing-masing," ujar HM Nasir. (P-*r/Humas Kemnaker/Gio R)
