PRIORITAS, 15/09/24 (Manado) : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara menggelar rapat dengar pendapat (RDP) dengan sejumlah elemen mahasiswa. Ada 11 tuntutan yang diajukan secara humanis.
RDP dipimpin Wakil Ketua Royke Anter, didampingi Amir Liputo, Pierre Makisanti, dan Nick Lomban, Paula Runtuwene, Hillary Tuwo, Feramitha Mokodompit, Muliadi Paputungan, serta Ruslan Gani.
Dalam forum dialog, mahasiswa menyampaikan 11 tuntutan mencakup isu nasional maupun lokal. Di antaranya, transformasi DPR dan partai politik, audit transparansi pendapatan legislatif, reformasi Polri, pengesahan sejumlah RUU krusial.
Tuntutan lainnya yang disampaikan dalam RDP Senin (15/9/2025) itu adalah penolakan terhadap reklamasi Manado Utara dan perampasan lahan Kalasey II.
Mereka juga mendesak dilibatankannya publik dalam penyusunan rancangan undang-undang dan peraturan daerah, kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5–10,5 persen, serta pencabutan PP 35/2021 tentang outsourching dan kontrak kerja.
Perwakilan mahasiswa, Arya Djafar, menegaskan bahwa penyampaian aspirasi dilakukan dengan cara humanis.
“Pada prinsipnya kami menyampaikan keresahan bersama. Kami berharap DPRD menindaklanjuti secara serius dan segera menggelar rapat paripurna dengan stakeholder terkait,” ujarnya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Sulut Royke Anter memastikan aspirasi mahasiswa tidak akan diabaikan.
“Yang menjadi kewenangan DPRD Sulut akan ditindaklanjuti. Sebagian tuntutan memang kewenangan pusat dan Pemprov Sulut,” jelasnya.
RDP tersebut berlangsung kondusif dengan komitmen kedua pihak untuk membuka ruang dialog lanjutan.(P-r*stm/dg)
