PRIORITAS, 4/11/26 (Jakarta): Bakal ada kasus koruosi melibatkan perusahaan rokok raksasa, terkuak. Ya, dalam hal ini, kasus dugaan korupsi terkait cukai PT Djarum disebut sudah berlangsung lama, tepatnya sejak tahun 2010.
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Achmad Taufik Husein, mengungkapkan hal itu.
“Iya, betul (sejak 2010),” ungkap Taufik dalam keterangannya, Senin (2/11/26) awal pekan ini.
Kendati begitu, dia belum menjelaskan lebih lanjut ihwal hal tersebut, termasuk periode lengkapnya.
Adanya upaya pengondisian tidak membayar cukai sebagaimana mestinya
Terpisah, Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan dalam perkara ini pihaknya mengendus adanya upaya pengondisian agar PT Djarum tidak membayar cukai sebagaimana mestinya.
“Jadi, yang seharusnya dibayar sekian misalnya, tetapi kemudian dilakukan pengaturan sehingga pembayarannya tidak sesuai dengan semestinya," kata Budi, pada Senin itu.
"Praktik-praktik ini diduga sudah dilakukan beberapa tahun."
Penyidik melakukan penggeledahan
Karenanya, menindaklanjuti hal tersebut, penyidik melakukan penggeledahan.
Ia menyebutkan, fokus penyidik ialah menyisir dokumen-dokumen pada tahun-tahun tertentu.
“Dalam kegiatan penggeledahan kemarin pun penyidik menyasar atau menelusuri terkait dengan dokumen-dokumen yang sesuai tempus (waktu terjadinya perkara),” ujarnya dikutip dari Antara, Senin lalu.
Pngembangan dari kasus dugaan korupsi Bea Cukai
Perkara cukai PT Djarum merupakan pengembangan dari kasus dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Tentang pengembangan kasus dilakukan KPK dengan menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) umum per Oktober 2026.
Pada pengembangan perkara ini, lembaga antirasuah telah melakukan penggeledahan terhadap dua lokasi.
Seperti dilansir Kompas TV, lokasi dimaksud yakni kantor PT Djarum dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus, Jawa Tengah. (P-*/sel)
