PRIORITAS, 30/10/26 (Jakarta): Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan penyidikan dugaan korupsi pengurusan cukai PT Djarum di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) murni merupakan upaya penegakan hukum.
KPK menyatakan penyidikan tersebut berangkat dari bukti awal yang dikumpulkan penyidik, bukan karena kepentingan terkait perdagangan saham di bursa.
“Ini murni terkait dengan penegakan hukum perkara dugaan tindak pidana korupsi,” tegas Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/10/26) malam.
Budi menjelaskan, keputusan menaikkan perkara ke tahap penyidikan mengacu pada bukti permulaan yang telah diperoleh tim penyidik. Bukti tersebut menjadi dasar KPK untuk melanjutkan penanganan perkara.
“Penyidikan yang KPK lakukan itu semuanya tentu bersumber dari bukti-bukti yang didapatkan oleh penyidik sehingga atas bukti permulaan tersebut maka perkara ini diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan,” katanya.
Pada tahap awal penyidikan, KPK memilih penggeledahan sebagai langkah untuk mengumpulkan bukti tambahan.
Strategi tersebut menjadi bagian dari upaya penyidik mengungkap dugaan tindak pidana dalam perkara pengurusan cukai.
“Pada tahap penyidikan awal ini, strategi penyidikannya adalah melakukan kegiatan penggeledahan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang dibutuhkan dalam pengungkapan perkara ini,” ujar Budi.
Penegasan itu sekaligus menjawab pertanyaan mengenai dugaan keterkaitan penyidikan dengan aktivitas perdagangan saham di bursa. KPK menyatakan fokus penanganan perkara tetap pada dugaan tindak pidana korupsi.
Perkara ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK di lingkungan Bea Cukai pada Februari 2026. Dalam penanganan awal tersebut, KPK menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka.
Perkembangan berikutnya terjadi pada 21 Juli 2026. Saat itu, KPK mengumumkan penerbitan dua surat perintah penyidikan (sprindik) untuk mengembangkan perkara.
Satu sprindik telah memuat penetapan tersangka, sedangkan sprindik lainnya bersifat umum sehingga belum menetapkan tersangka.
Hingga 26 Agustus 2026, KPK telah menetapkan dan menahan delapan orang sebagai tersangka. Mereka terdiri atas pejabat Bea Cukai dan pihak swasta yang terkait dengan perusahaan jasa kepabeanan Blueray Cargo.
Delapan tersangka tersebut adalah Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Sumatera Bagian Barat Rizal, Kepala Subdirektorat Intelijen Bea Cukai Sisprian Subiaksono, serta Kepala Seksi Penindakan II Bea Cukai Orlando Hamonangan.
KPK juga menahan pemilik Blueray Cargo John Field, Manajer Operasional Blueray Cargo Dedy Kurniawan, dan Ketua Tim Dokumentasi Importasi Blueray Cargo Andri.
Dua tersangka lainnya ialah Kepala Seksi Intelijen Cukai Bea Cukai Budiman Bayu Prasojo dan Kepala Kantor Bea Cukai Kediri Gatot Heroe Hernanda.
Pengembangan perkara kembali berlangsung pada 28 Oktober 2026. KPK mengumumkan penerbitan satu sprindik umum sebagai bagian dari penyidikan lanjutan.
Dalam rangkaian penyidikan tersebut, penyidik menggeledah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus serta PT Djarum.
Penggeledahan itu diduga berkaitan dengan pengurusan cukai rokok oleh pihak PT Djarum kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea Cukai.
KPK belum mengumumkan penetapan tersangka baru dalam sprindik umum tersebut berdasarkan informasi yang disampaikan dalam keterangan ini. (P-*/Khalied M)
