PRIORITAS, 2/9/26 (Jakarta): Delapan WNI diduga direkrut menjadi tentara Rusia melalui tawaran kerja sebagai tenaga pengamanan atau administrasi dengan iming-iming gaji besar. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan informasi itu diterima dari otoritas intelijen Indonesia.
Dasco menyebut informasi tersebut berasal dari otoritas intelijen Indonesia. Pihak ketiga diduga menawarkan posisi tenaga pengamanan atau administrasi kepada para calon pekerja.
"Jadi kami mendapatkan informasi dari otoritas intelijen kita bahwa perekrutan tentara itu kemudian dilakukan oleh negara pihak ketiga yang kemudian membuat seolah-olah itu adalah lowongan satuan pengamanan ataupun kemudian tenaga administrasi yang diiming-imingi oleh gaji yang besar," kata Dasco dalam konferensi persnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (2/9/26).
Modus tersebut diduga membuat para WNI mendaftarkan diri karena mengira pekerjaan itu berkaitan dengan keamanan atau administrasi. Namun, mereka kemudian diduga dikirim untuk bergabung menjadi tentara.
Dasco mengatakan otoritas terkait masih mendalami informasi tersebut. Pemerintah juga mengambil sejumlah langkah untuk mengantisipasi perkembangan kasus.
Kementerian Luar Negeri RI, lanjut Dasco, telah berkoordinasi dengan negara-negara terkait. Kemlu juga mengirimkan utusan untuk menindaklanjuti informasi tersebut.
"Dan Kementerian Luar Negeri sudah melakukan antisipasi berkoordinasi dan kemudian mengirimkan utusan kepada negara-negara tersebut," ujarnya.
Kemlu verifikasi keterlibatan WNI
Langkah DPR tersebut berjalan beriringan dengan proses verifikasi Kemlu RI. Pemerintah sebelumnya menerima informasi dari otoritas Ukraina mengenai dugaan keterlibatan sejumlah WNI dalam angkatan bersenjata Federasi Rusia.
Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan verifikasi dilakukan melalui Perwakilan RI. Kemlu juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Pemerintah masih memastikan sejumlah informasi penting. Hal itu mencakup identitas individu, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan mereka dalam angkatan bersenjata Rusia.
Kemlu juga akan menelusuri penerapan ketentuan hukum Indonesia terkait keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing.
Yvonne menegaskan konsekuensi hukum terhadap status kewarganegaraan hanya dapat diterapkan berdasarkan fakta terverifikasi. Proses tersebut juga harus mengikuti prosedur hukum yang berlaku.
Selain aspek hukum, pemerintah mendalami dugaan penipuan dan eksploitasi. Pemerintah juga memeriksa kemungkinan perekrutan melalui tawaran pekerjaan dengan tujuan berbeda dari pekerjaan sebenarnya.
Jika proses pendalaman menemukan WNI sebagai korban, pemerintah akan memberikan pelindungan sesuai ketentuan hukum.
Kemlu turut meminta masyarakat berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik. Pemerintah mengingatkan risiko tawaran pekerjaan yang berpotensi melibatkan WNI dalam kegiatan militer negara asing.
Apabila keterlibatan WNI tersebut terverifikasi, Kemlu menegaskan tindakan itu bersifat individual. Keterlibatan tersebut tidak merepresentasikan kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia.
Pemerintah juga mempertahankan sikap untuk mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina. Indonesia menekankan penghormatan terhadap prinsip Piagam PBB dan hukum internasional.
DPR masih mendalami informasi mengenai perekrutan WNI tersebut bersama otoritas terkait. Pemerintah juga melanjutkan verifikasi untuk memastikan fakta dan bentuk keterlibatan masing-masing individu.
