PRIORITAS, 2/9/26 (Jakarta): Dugaan pihak Ukraina ihwal Rusia merekrut 8 WNI jadi tentaranya masih viral. Pihak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dalam pernyataan tertulisnya melalui Juru Bicara (Jubir)-nya, Yvonne Mewengkang, Selasa (1/9/26) kemarin, menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia sedang memverifikasi informasi terkait WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia melalui Perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Itu juga dikuatkan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra di Jakarta, Rabu (2/9/26) ini, yang mengatakan, pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai delapan warga negara Indonesia (WNI) yang diduga direkrut untuk bergabung dengan angkatan bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing. Proses verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI.
"Informasi yang disampaikan pihak Ukraina tentu kami cermati. Tetapi kita tidak boleh langsung mengambil kesimpulan sebelum seluruh faktanya diverifikasi," kata Yusril lagi.
Dikatakan, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia.
Pernyataan resmi Dubes Rusia
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov menegaskan, pihaknya tidak melakukan rekrutmen dalam bentuk apapun untuk militer Rusia di tengah polemik atas dugaan adanya WNI bergabung dalam Angkatan Bersenjata Rusia.
“Kantor perwakilan Rusia di manapun di Indonesia sama sekali tidak melakukan rekrutmen untuk angkatan bersenjata Rusia,” tegas Dubes Tolchenov ditemui seusai konferensi pers roadshow Komite Pariwisata Kota Moskow (Mostourism) di Jakarta, Selasa (1/9/26) kemarin.
Namun, ia tidak memungkiri adanya warga negara asing, seperti pekerja, mahasiswa, dan bahkan wisatawan yang memutuskan bergabung dalam angkatan bersenjata Rusia saat menetap di negara tersebut.
"Akan tetapi, langkah tersebut menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing individu", katanya lagi.
Selanjutnya, Tolchenov menegaskan bahwa Kedutaan Besar Rusia di mana pun berada sama sekali tidak terlibat dalam proses rekrutmen warga negara asing ke dalam militer negara tersebut.
“Diakui memang tak sedikit warga negara asing di militer Rusia, tetapi kedutaan besar sama sekali tak terlibat melakukan rekrutmen di dalamnya,” ujar Dubes Rusia meyakinkan.
Data intelijen Ukraina tentang WNI
Sebelumnya, Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine (FISU) sebelumnya mengungkap telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya delapan WNI ke dalam barisan militer Rusia.
Adapun delapan WNI yang disebut dalam laporan tersebut ialah Yuda Putra Pratama, Haryanto Dwi Kencana, Erwanda, Ngangun Hudri Fadli, Muhammad Syaripudin, M Hadi Maulana, Wahyu Oktavian Iskandar, dan Helmi Nuraha Hakim.
Berdasar laporan tersebut, para WNI itu diduga awalnya direkrut dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji tinggi, tugas nontempur, percepatan memperoleh kewarganegaraan Rusia, serta berbagai tunjangan sosial.
Lalu FISU menyebut perekrut menggunakan tawaran pekerjaan untuk menarik warga asing yang kemudian dapat diarahkan ke dinas militer.
Terhadap hal ini, Yusril mengatakan apabila informasi tersebut terbukti, pemerintah perlu melihat persoalan itu dari dua sisi, yakni perlindungan terhadap WNI yang mungkin menjadi korban penipuan atau eksploitasi serta konsekuensi hukum apabila mereka secara sadar masuk dinas militer negara asing tanpa izin Presiden.
"Kalau benar ada warga negara kita yang direkrut dengan modus tawaran pekerjaan, tetapi kemudian ternyata diarahkan untuk masuk dinas militer dan dikirim ke wilayah konflik, tentu kita harus melihat apakah yang bersangkutan merupakan korban," katanya lagi.
Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI
Yusril menegaskan, pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan kepada WNI yang menjadi korban.
Pada sisi lain, Yusril mengatakan Indonesia memiliki ketentuan mengenai WNI yang masuk dinas tentara asing tanpa izin Presiden.
Pada pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur kehilangan kewarganegaraan, antara lain bagi WNI yang masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden.
Tetapi, Yusril menegaskan penerapan ketentuan tersebut harus berdasarkan fakta yang telah diverifikasi dan melalui prosedur hukum yang berlaku.
Kata dia, status kewarganegaraan seseorang tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan pemberitaan atau informasi sepihak, tetapi harus melalui penelitian dan proses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Kalau memang terbukti memenuhi ketentuan kehilangan kewarganegaraan, tentu pemerintah akan mengambil langkah sesuai mekanisme hukum," ujarnya.
Ia menjelaskan, kehilangan kewarganegaraan juga tidak cukup hanya didasarkan pada asumsi seseorang telah bergabung dengan tentara asing.
Adapun ketentuan dalam UU Kewarganegaraan, kata dia, harus dilaksanakan melalui mekanisme administratif, termasuk keputusan Menteri Hukum mengenai kehilangan kewarganegaraan.
Yusril menegaskan, dugaan tidak boleh dicampuradukkan dengan fakta hukum sehingga pemerintah akan bertindak berdasarkan fakta yang telah terverifikasi dan ketentuan hukum yang berlaku.
Rusia tahu RI sedang selidiki
Dubes Rusia untuk RI, Tolchenov sendiri mengaku telah mengetahui adanya langkah penyelidikan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI terhadap keberadaan delapan WNI yang diduga bergabung ke militer Rusia itu.
Merespons upaya tersebut, Dubes Rusia menyatakan siap membantu proses penyelidikan apabila diminta Kemlu RI.
“Jika mereka ingin menanyakan sesuatu pada kami, tentu saja kami siap memberi penjelasan maupun bekerja sama,” katanya meyakinkan.
Sikap Kemenlu RI
Terpisah, Jubir Kemenlu RI, Ivonne Wewenhkang, memastikan, informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut.
“Informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, serta bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut,” kata Yvonne Mewengkang di Jakarta, Senin (31/8/26) kemarin.
Tetapi, seperti dilansir Antara, apabila keterlibatan WNI tersebut terverifikasi, tambah Yvonne, hal tersebut merupakan tindakan individual dan tidak mewakili kebijakan maupun posisi Pemerintah Indonesia.
Dalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi
Selanjutnya, Yvonne juga menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya.
“Apabila terdapat WNI yang menjadi korban dalam proses tersebut, Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah pelindungan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Yvonne, dikutip media.
Kemudian, Jubir Kemlu itu juga menekankan bahwa Indonesia memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan, yang implementasinya didasarkan pada fakta yang telah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.
Berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik
Karenanya, Pemerintah Indonesia pun mengimbau para WNI untuk berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di wilayah konflik maupun tawaran yang berpotensi melibatkan mereka dalam kegiatan militer negara asing.
“Indonesia tetap konsisten mendorong penyelesaian damai konflik Rusia-Ukraina serta menegaskan pentingnya penghormatan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional,” ujar Yvonne lagi.
Sebagaimana diketahui, sebelumnya dilaporkan bahwa Rusia telah merekrut setidaknya delapan WNI ke dalam angkatan bersenjatanya untuk bertempur dalam perang melawan Ukraina, menurut Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina dalam laporan yang diterbitkan pada 27 Agustus melalui Telegram.
Berdasarkan The New Voice of Ukraine, Senin lalu, badan tersebut menyatakan bahwa telah memperoleh dokumen yang mengonfirmasi perekrutan tersebut.
Juga media tersebut mengatakan, demikian Antara, bahwa upaya tersebut telah memungkinkan Kremlin untuk menambah kekuatan pasukannya dengan memanfaatkan warga negara asing sebagai bagian dari propaganda. (P-*/jr)
